Sitti Izzati Aziz |
Padang, AnalisaKini.id-Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar sorot Dinas Kehutanan Sumbar lantaran realisasi anggaran di OPD ini paling rendah dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
"Dialokasikan Rp53.168.473. 450,00 tapi hanya terlaksana Rp 41.368.721.458,00 atau 77,81 persen. Bahkan dari seluruh OPD di lingkungan Pemprov, OPD ini yang realisasinya, paling rendah," kata Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar, Hj. Sitti Izzati Aziz dalam pandangan umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2019, Jumat (5/6/2020).
Menurut Sitti, terkait dengan realisasi itu, pejabat yang diberi amanah untuk pemimpin OPD ini, pantas mendapat punishmen, karena paling tinggi dari bawah realisasinya. Jadi jangan hanya bicara beri reward bagi yang berprestasi dan beri punishmen bagi yang kinerjanya tak memuaskan. Melainkan harus dibuktikan.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar juga menyorot
alokasi anggaran untuk sektor pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan anggaran Rp 836.315.935.055, hanya terealisasi sebesar Rp767.232.143.285, 18 atau 91,79 persen dan bersisa Rp69.083.791.770.
"Ini sebuah angka yang cukup besar. Kenapa realisasinya sangat kecil apakah perencanaan yang lemah atau dalam pelaksanaannya belum didukung SDM yang handal di dinas terkait?" ungkap Sitti.
Begitu pula anggaran untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mencapai Rp479.186.523.089, tapi terealisasi hanya Rp395.100.652.062,66 (82,45 persen) atau berlebih Rp84.085.871.025. Ini juga angka cukup besar pula. Padahal di lapangan masih banyak anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki jalan provinsi.
"Terkait dengan hal di atas, Kami dari Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar, meminta penjelasan rinci gubernur, "kata Sitti. (***)
Bagikan