 |
| H. Afrizal, SH, MH. |
Padang, AnalisaKini.id- Pengelolaan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) seperti pengelolaan rumah sakit dinilai belum dikelola dengan praktis bisnis yang sehat. Bahkan pengelolaan BLUD itu sangat dimanja oleh dana APBD Sumbar.
"Oleh karena itu, kami meminta Gubernur untuk menjelaskan secara detil dan evaluasi menyeluruh terhadap BLUD sehingga didapatkan akar masalahnya berikut solusinya, "kata juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar, H. Afrizal, Rabu (11/11) di gedung DPRD Sumbar.
Menurut politisi vokal di DPRD Sumbar ini, jika begitu terus keadaannya,
lebih baik BLUD dihapus dan dikembalikan dalam bentuk UPTD OPD. Sebab di sini, kenyataannya hanya memperpendek birokrasi pemerintahan saja, padahal yang diharapkan itu adalah mandiri dalam pengelolaan keuangan. Dia menegaskan, output BLUD itu adalah yaitu tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik, kinerja keuangan dan kinerja manfaat bagi masyarakat secara kesinambungan.
Selain itu, Afrizal juga menyoroti sektor pendidikan Sumbar, yang perkembangannya belum memuaskan. Selain itu tidak adanya gambaran yang jelas baik terkait aspek yang mendukungnya.
Misalnya, setiap tahun berapa rata-rata lulusan tamatan SLTP di Sumbar baik negeri dan swasta dan berapa pula yang dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTA di Sumbar dan berapa yang tidak. Terus yang tidak tertampung ini, bagaimana pula, pemerintah daerah menyikapinya.
Masih terkait dengan sektor pendidikan, Fraksi Partai Golkar juga menanyakan berapa pula jumlah guru di SLTA di Sumbar yang sudah bersertifikasi dan persentasenya.
"Soal guru bersertifikasi ini, kami juga meminta untuk menyajikan datanya dalam lima tahun terakhir, baik jumlah guru yang bersertifikat, belum bersertifikasi dan persentasenya," kata Afrizal dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD 2021. (***)
