 |
| Cagub Sumbar Mulyadi yang juga Ketua DPD Demokrat Sumbar didampingi Sekretaris DPD Januardi Sumka dan Ketua Timses Alirman Sori memberikan keterangan soal proses Pilkada yang dinilai penuh hoaks dan manipulasi kebenaran, Selasa (15/12). (ist) |
Padang, AnalisaKini.id- Meski proses pemilihan Gubenur Sumbar sudah selesai, namun masih ada yang mengganjal di hati calon Gubernus Mulyadi. Hal itu bukan terkait hasil, yang sementara menunjukkan kemenangan Mahyeldi-Audy. Namun proses yang disinyalir banyak manipulasi dan hoaks.
"Soal hasil, kita sudah menerima, bahkan saya sudah mengucapkan selamat kepada paslon nomor 4, Mahyeldi-Audy. Namun saya tidak habis fikir, sepanjang proses Pilkada itu, malah dihiasi hoaks dan manipulasi kebenaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Mulyadi kepada wartawan, Selasa (15/12/2020).
Dia mengatakan setelah selesai perhitungan suara, dia sempat berkeliling ke beberapa daerah di Sumbar. Tenyata ada ibu-ibu yang menangis, yang mengatakan Mulyadi ditahan polisi, karena jadi tersangka.
“Padahal berita itu dikapitalisasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seakan-akan saya tersangka dari sebuah kejahatan besar, karena yang mengumumkan stastus itu Bareskrim Polri," ungkap Mulyadi.
Padahal, dirinya disangkakan pelanggaran pemilu yang sanksinya hanya berupa denda antara Rp100 ribu sampai Rp1 juta.
"Tapi karena yang mengumumkan Bareskrim, berita itu dimanipulasi, seolah saya terlibat kejahatan besar, bahkan ada yang mengatakan saya tersangka korupsi. Dan berita itu diterima masyarakat,” katanya.
Bahkan ada, katanya yang mengatakan percuma memilih Mulyadi karena suara akan hangus. “Saya kaget dengan informasi dari DPC di kabupaten/kota. Saya tidak pernah mempersalahkan hasil pilkada. Tapi kaget bahwa masyarakat banyak mendapat informasi hoaks saya ditahan polisi dan sebagainya," jelas dia.
Lebih lanjut, ditegaskan Mulyadi, dirinya bukan tak menerima hasil pilkada, tapi ingin meluruskan.
"Kejadian ini menjadi evaluasi kita bersama. Kalau melanggar PKPU sebaiknya tak melibatkan Bareskrim karena masyarakat berasumsi orang melakukan kejahatan besar," katanya.
Ia mengaku, merasa dirugikan dengan informasi tersebut. "Ini berpengaruh pada perolehan suara kami. Jika jauh sebelum jadwal pemilihan bisa dinetralisir, namun masih di dua hari pencoblosan malah isu ini diperkuat seolah melakukan kejahatan besar. Saya heran masyarakat cepat sekali percaya dengan hoaks. Ini akan menimbulkan terjadinya penurunan kualitas demokrasi kita," ujarnya.
Sebetulnya pilkada adalah proses melakukan pencerdasan pada masyarakat dalam memilih pemimpin, katanya. Jangan sampai masyarakat dijadikan objek pembodohan, kemudian tatanan sosial jangan sampai rusak gara-gara pilkada.
"Saya sebetulnya menginginkan demokrasi semakin waktu semakin berkualitas. Karena saya percaya Sumbar lebih mengedepankan budi luhur dan kultur yang baik," ujarnya.
"Dari awal saya sudah diserang dengan hoaks, saya dan keluarga saya. Saya maju di pilkada ini mengabdi untuk Sumbar bukan untuk pribadi. Tidak selayaknya diserang pribadi saya. Bahkan ada kampanye hitam, fitnah tapi saya yakin warga Sumbar lebih percaya pada kinerja, tapi ya yang terjadi banyak masyarakat tidak memilih karena mengira saya ditahan polisi," tambahnya.
Dia mengharapkan, tatanan sosial kembali normal. Masyarakat tidak gampang dibohongi dan kejadian tersebut tak lagi terjadi.
"Kami sebagai paslon yang pernah merasakan pil pahit ini akan melibatkan kaum intelektual agar hal ini tak terjadi lagi di Sumbar. Disayangkan pilkada kita diwarnai oleh hal ini," tuturnya. (***)
