Jakarta, AnalisaKini.id- Kebutuhan tenaga kerja konstruksi untuk pembangunan infrastruktur sangat besar setiap tahunya. Diperkirakan ada sekitar 1,5 juta tenaga kerja konstruksi yang dibutuhkan setiap tahunnya untuk membantu program pembangunan infrastruktur.
Namun, yang menjadi permasalahan pemerintah juga adalah masih ada jarak yang cukup besar antara tenaga kerja konstruksi yang tersedia dengan yang sudah memiliki sertifikat. Karena masih cukup banyak tenaga kerja konstruksi yang belum memiliki sertifikat.
"Di sini bisa kita lihat bahwa kebutuhan tenaga ahli konstruksi yang memenuhi sesuai dengan klasifikasi di lapangan gapnya masih sangat besar," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dewi Chomistriana dalam acara Webinar 'Memastikan Efektivitas SiPetruk Dalam Penyediaan Rumah Rakyat Berkualitas' Forwapera, Rabu (17/3/2021) seperti dikutip dari okezone.com.
Dewi pun memaparkan kebutuhan dan jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat pada masing-masing klasifikasi. Seperti misalnya adalah tenaga kerja konstruksi khusus arsitektur, sipil, mekanikal dan elektrikal hingga manajemen pelaksanaan.
"Ini GAP yang sangat besar. Ini data yang kita peroleh ini kami bisa mengumpulkan data untuk klasifikasi Arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan dan manajemen pelaksanaan kalau kita lihat ketersediaannya ini gapnya masih sangat tinggi sekali," kata Dewi.
Sebagai salah satunya adalah tenaga kerja konstruksi dengan klasifikasi sipil yang membutuhkan 121.734 orang. Sedangkan jumlah yang tersedia hanya 106.400 orang yang artinya masih ada selisih sekitar 15.254 tenaga kerja.
Sementara untuk arsitektur membutuhkan sekitar 1.302 tenaga kerja konstruksi bersertifikat, sedangkan tenaga yang tersedia mencapai 16.014. Kemudian untuk Mekanikal kebutuhannya adalah 1.654 tenaga kerja dengan tenaga yang tersedia mencapai 9.167.
Lalu untuk tata lingkungan kebutuhannya mencapai 10.626 orang namun tenaga kerja yang tersedia hanya 7.111 orang saja. Artinya masih ada gap yang mencapai 3.515.
Sedangkan elektrikal dan manajemen pelaksana masih belum diketahui jumlah kebutuhan tenaga kerjanya. Namun, tenaga kerja yang tersedia masing-masing 14.283 dan 42.407 orang.
"Sebagai contohnya Sipil ketersediaannya sekitar 106 ribu kebutuhannya 12 ribu jadi kita masih punya gap 15 ribu. Dan sebetulnya kalau kita lihat disini ada data kebutuhan yang belum bisa kita kumpulkan juga berapa kuantitas yang diperlukan di lapangan," kata Dewi.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ada beberapa langkah yang disiapkan pemerintah. Dari sisi kuantitas dengan melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi pada level tingkatan. Kerjasama yang dimaksud ini bahkan sudah mencakup yang sifatnya spesialis hingga superspesialis.
"Ini tidak lain bagaimana upaya kita untuk menambah tenaga kerja konstruksi yang nantinya akan bekerja di lapangan. Dan diharapkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan," kata Dewi.
Selanjutnya, Kementerian PUPR juga melakukan kolaborasi dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) nasional maupun asing. Langkah ini dilakukan untuk menjadikan beberapa paket kegiatan yang sekarang berlangsung yang dikerjakan BUJK nasional maupun asing ini sebagai training ground bagi tenaga kerja konstruksi.
"Jadi kita memberikan kesempatan untuk magang kepada tenaga kerja konstruksi kita pada proyek-proyek yang sedang berjalan. Ke depan kita \melakukan magang pada proyek-oryek pembangunan perumahan," kata Dewi.
Kemudian juga melakukan percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Salah satunya adalah dengan memperluas, mempercepat dan memodernisasi layanan sertifikasi. (***)
