 |
| Reido Deskumar. |
Oleh Reido Deskumar (Ketua DPW Gema Keadilan Sumbar)
Kota Padang sudah resmi memiliki Walikota. Sejak dilantiknya Hendri Septa pada tanggal 7 April 2021. Dimana sebelumnya Hendri Septa menjabat sebagai wakil walikota dan selanjutnya pelaksana tugas Walikota Padang. Posisi tersebut ditempatinya untuk mengisi kekosongan setelah Buya Mahyeldi Ansharullah dilantik sebagai Gubernur Sumbar.
Sekarang kota yang memiliki penduduk 909 ribu penduduk itu sudah memiliki walikota baru. Sebenarnya tidak baru juga. Wajah lama, akan tetapi posisi saja yang berganti.
Banyak tugas-tugas yang menunggu yang harus dilanjutkan oleh Hendri Septa. Pembangunan kota dan kesejahteraan warga kota. Apalagi pemerintahan Kota Padang memiliki fokusan pada peningkatan dan pengembangan bidang perdagangan, pariwisata dan pendidikan.
Selain itu sebagai ibukota provinsi, Kota Padang memiliki potensi yang sangat besar sebagai pusat pertumbuhan perekonomian Sumatera Barat. Sehingga diperlukan sinergisitas semua pihak dalam mewujudkannya.
Naik kelasnya Hendri Septa sebagai Walikota Padang, tentu meninggalkan kekosongan pada posisi wakil walikota sehingga perlu dipilih segera penggantinya agar roda pemerintahan Kota Padang bisa berjalan dengan seimbang. Selain itu visi misi yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Padang bisa direalisasikan dengan cepat.
Pemerintahan Kota Padang periode 2019-2024 merupakan koalisi klasik antara PKS dan PAN. Buya Mahyeldi Ansharullah sebagai walikota dan Hendri Septa wakil walikota. Koalisi PKS dan PAN juga pernah terjalin pada periode 2009 – 2014 menempatkan Fauzi Bahar sebagai walikota dan Buya Mahyeldi Ansharullah wakil walikota. Sehingga tidak asing lagi bagi PKS dan PAN dalam berkomunikasi dan membicarakan hal-hal strategis. Termasuk posisi wakil walikota.
Dalam perjalanan pemerintahan, koalisi PKS dan PAN bisa dikatakan sangat berjalan harmonis. Tidak ada keretakan apalagi pecah kongsi. Walikota dan wakil walikota sangat sinergis, saling menguatkan dan saling melengkapi. Buya Mahyeldi Ansharullah selama menjabat sebagai walikota, sangat memberikan ruang kepada Hendri Septa untuk berkontribusi. Bahkan Buya Mahyeldi Ansharullah tidak segan-segan berbagi pengalaman kepada Hendri Septa. Begitupun sebaliknya, Hendri Septa mampu berkoordinasi dan selalu siap menerima dan menjalankan arahan dari walikota.
Hubungan yang sangat harmonis ini, menjadi modal yang baik dalam menentukan siapa yang akan mengisi posisi Wakil Walikota Padang. Tak begitu rumit sebenarnya apa lagi sampai berkerut pula kening dibuatnya. Cukup duduk bersama PKS dan PAN, selesai itu barang.
Secara koalisi politik, PKS dan PAN merupakan partai yang memiliki peran strartegis dalam menentukan siapa yang akan mengisi posisi Wakil Walikota Padang. Akan tetapi secara etika politik koalisi, sudah mutlak posisi Wakil Walikota Padang milik PKS. Kenapa demikian? Sederhana saja konsepnya. Hendri Septa sebagai kader PAN sudah menjadi walikota. Sangat tidak logis jika wakil walikota juga dari PAN. Namanya juga koalisi, jika PAN sudah mendapatkan posisi, PKS juga harus mendapatkan posisi. Posisi kosong adalah wakil walikota, maka posisi tersebutlah yang harus diisi oleh PKS.
Maka dari itu PAN harus legowo dan menahan diri. Jangan sampai PAN pula yang begitu agresif mengejar-mengejar apalagi bertarung dengan PKS memperebutkan posisi Wakil Walikota Padang. Tak elok dan tak memperlihatkan profesionalitas dan etika berkoalisi yang baik.
Seharusnya PAN menyerahkan dan mempercayai ke PKS untuk memilih sosok di internalnya. Kalaupun ingin ikut terlibat paling tidak PAN cukup memberikan rekomendasi kriteria yang bisa dipadukan dan disinergiskan dengan Hendri Septa untuk melanjutkan kepemimpinan di Kota Padang.
Soal kapasitas dan kapabilitas kandidat dari PKS, tak usah diragukan lagi. Percayalah, PKS merupakan partai yang memiliki kader-kader terbaik. Dan itu sudah terbukti keberdaannya baik di pemerintahan provinsi, maupun kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Hal ini dapat dilihat, enam kandidat yang akan mengisi posisi Wakil Walikota Padang sudah dimunculkan PKS ke Publik. Ini membuktikan PKS sangat produktif dan memiliki kader internal yang siap ditempatkan di posisi strategis pemerintahan untuk melayani masyarakat.
Kalaupun ingin dikerucutkan menjadi dua kandidat yang akan diajukan untuk dipilih di DPRD sepertinya tidak begitu sulit. Enam saja bisa dicarikan apalagi hanya dua. Begitulah kira-kira.
Kandidat yang diusulkan oleh PKS itu bukan orang-orang sembarangan. Semuanya sudah memiliki track record yang sangat jelas. Ada yang menjabat sebagai legislator provinsi maupun kota dan ada tokoh muda yang sudah mendapatkan gelar doktor.
Seharusnya tidak ada keraguan dan kekhawatiran lagi dari PAN. Apalagi ketakutan jika nanti sosok yang akan mengisi posisi wakil walikota dari PKS tidak bisa berkolaborasi dan bersinergis dengan Hendri Septa. Yakinlah, PKS sangat profesional. Dan mampu menempatan diri serta siap berkontribusi menyukseskan program-program yang akan direalisasikan kepada masyarakat.
Sekarang tinggal bagaimana PKS dan PAN segera mendorong agar kekosongan posisi Wakil Walikota Padang bisa dipenuhi segera. Jangan sampai berlarut-larut sehingga muncul spekulasi dan opini liar yang tak elok. Apalagi Hendri Septa butuh partner untuk membantunya dalam melanjutkan pembangunan di Kota Padang.
Saat warga kota masih menunggu-nunggu sosok yang akan mengisi posisi wakil walikota. Jangan sampai kepentingan masyarakat kalah dengan kepentingan politis yang dampaknya tidak elok untuk masyarakat.
PKS dan PAN bukanlah partai baru. Tentu pengalaman dan rekam jejak yang sudah dijalani menjadi landasan sikap profesional dalam mengeluarkan kesepakatan. Apalagi koalisi sudah lama dibangun. Tinggal bagaimana mengedepankan etika berkoalisi sehingga tidak ada yang dirugikan.(***)
