 |
| Gubernur Mahyeldi, Wagub Audy Joinaldy, Pj. Sekdaprov Benny Warlis dan bupati/walikota se-Sumbar. (humas). |
Padang, Analisakini.id- Beberapa pekan lalu Sumatera Barat sudah dikunjungi Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua OJK Pusat, Menteri Perdagangan, Menteri BPN/Bappenas, Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan.
Dari kunjungan tersebut ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan tindaklanjut bersama, salah satunya kunjungan oleh Menteri BPN/Bappenas yaitu berkaitan dengan Fly Over Sitinjau Lauik menargetkan mulai tahun 2022 sampai 2024 pelaksanaan pembangunannya selesai.
Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi saat memimpin rapat bersama Pemerintah Provinsi Sumbar dan Bupati/Walikota Se Sumbar di Auditorium, Sabtu (17/4/2021).
Gubernur Sumbar mengingatkan di tahun 2021 ini memulai tahap pengurusan izin lahan dan hutan lindung agar segera bisa diselesaikan, sesuai rencana tahun 2022 sampai 2024 dengan kontruksi yang sumber pendanaanya melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
"Dan tidak lanjut dari agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar segera menyiapkan surat Gubernur ke Menteri BPN/Bappenas untuk permohonan pembiayaan dengan SBSN, mudah-mudahan Insya Allah dengan dukungan kita semuanya pembangunan fly over Sitinjau Lauik bisa diselesaikan," pinta Mahyeldi.
Mahyeldi katakan ada beberapa hal yang tidak layaknya dari jalan Sitinjau Lauk dari aspek keselamatan dan mendukung kelancaran lalu lintas penumpang logistik.
"Kemarin sudah terjadi peristiwa kecelakaan tabrakan beruntun sebanyak 7 kendaraan dan di setiap kejadian-kejadian langsung kita kirim ke kementerian BPN/Bappenas," ungkapnya.
Mahyeldi juga mengatakan mengenai stadion Sikabu di Padang Pariaman, sejak 2015 sudah memulai pembangunan, stadion Sport Center ini akan dipakai untuk piala dunia, maka perlu diprioritaskan pembangunannya. Anggaran pembangunan lanjutanya membutuhkan dana lebih kurang Rp1,3 triliun dari dukungan APBD Sumatera Barat dengan situasi dan kondisi pada saat ini tentu ada keterbatasan.
“Karena keterbatasan itu, kita merencanakan pembuangan ini melalui konsep SBSN, sehingga nanti konsekuensinya adalah pembangunan ini akan diserahkan kepada pemerintah pusat sesuai dengan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2011. Yaitu melalui pembiayaan proyek yang diterbitkan oleh SBSN, sehingga pembiayaan dan pengelolaanya ditangani oleh pusat. Untuk ini tentu perlu langkah-langkah kedepannya melalui Bappeda Provinsi Sumbar," ujarnya.
Selain itu Mahyeldi juga menyebutkan dirinya bersama menteri juga sudah meninjau danau Maninjau. Dan berkaitan dengan itu danau Maninjau merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yang perlu segera diselamatkan dan pulihkan kondisinya.
"Sehingga nanti danau Maninjau ini akan memanfaatkan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat Sumbar khususnya adalah kabupaten Agam dan Alhamdulliah kawasan ini sudah masuk dalam kawasan strategis nasional sebagai danau terindah di dunia. Dengan dasar ini maka kita mendorong kepastian regulasi mengenai leading sektor danau, termasuk menjadi tugas yang jelas kepada semua kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangan pusat dan daerah mengenai tata ruang dan zonasinya," sebutnya.
Dengan ini melalui Dinas Lingkungan Hidup Sumbar bersama kabupaten Agam dapat mempercepat penyusunan tata ruang serta pengendalian ruang di kawasan danau," harapnya.
Gubernur juga katakan, tidak hanya itu ada beberapa kunjungan lain yang dikunjungi menteri Bappenas seperti pembangunan monumen bela negara Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang merupakan bagian penting dalam perjuangan sejarah Indonesia. Sebagai salah satu bentuk penghargaan guna memperingati hari bela negara yang ditetapkan pada tanggal 19 Desember tempat berdirinya monumen bela negara PDRI di Sumatera Barat.
"Untuk itu guna percepatan pembangunan monument PDRI tersebut, kita meminta kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar agar segera menyusun grand design pembangunan yang dilengkapi dengan memperjelas peran dan fungsi dari masing-masing instansi terkait," pintanya.(***)
