 |
| Anggota DPD RI, H. Leonardy Harmainy memberikan penjelasan di hadapan masyarakat Lareh Nan Panjang. (ist) |
Lareh Nan Panjang, Analisini.id- Batang Mangoi menjadi ancaman bagi masyarakat Lareh Nan Panjang. Banyak sawah dan ladang milik masyarakat yang sudah lenyap.
"Masyarakat nagari kami umumnya bertani dan berladang dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Namun sawah dan ladang itu terancam, bahkan banyak yang sudah hilang dihanyutkan air Batang Mangoi," ujar Pj Walinagari Lareh Nan Panjang, Defi Susanti, S.Sos.
Dikatakannya,di Korong Toboh sudah banyak sawah dan ladang yang menghilang. Hanyut dibawa luapan air Batang Mangoi. Jalur sungai berpindah.
"Besar harapan kami luapan dan gerusan air Batang Mangoi ini bisa dijinakkan dengan normalisasi," harapnya.
Penyampaian walinagari dikuatkan oleh Sekretaris Nagari Riki Harianto, S.Pd.I. Katanya, dia telah diupayakan mengamankan tebing Batang Mangoi secara swadaya. Dipakai alat berat untuk memasang pohon kelapa untuk menahan gempuran air. Namun tidak bertahan lama.
Walinagari Toboh Asrul mengungkapkan betapa Batang Mangoi telah disuarakan sejak lama. Masyarakat kehilangan hak garap atas tanah karena tanahnya berpindah ke seberang.
"Sudah 13 hektar tanah masyarakat Lareh Nan Panjang kehilangan hak garap. Tanah di seberang bertambah luas akibat bergesernya aliran sungai," ungkapnya.
Asrul juga mengungkapkan mendesaknya perbaikan jalan dari Korong Toboh ke Balah Aie. Jalannya sangat buruk.
"Kami mengharapkan sekali pembangunan jalan tersebut. Semoga setelah kedatangan bapak mendapatkan perhatian yang semestinya," harap dia.
Harapan normalisasi Batang Mangoi juga disampaikan Sekretaris KAN, H.G Kundur dan Wakil Ketua Bamus, Zainuddin. Dia berharap hubungan yang harmonis bisa dijaga dengan Bamus.
Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, S.IP., MH menyebutkan, Batang Mangoi pada nomenklaturnya di provinsi disebut Batang Mangor. Batang Mangor sudah dinormalisasi dari Kurai Taji hingga ke muara.
"DED Batang Mangor itu sudah ada dari Sampan ke muara. Ada pada Dinas PSDA Sumbar. Namun normalisasi dari Sampan hingga ke Kurai Taji belum terlaksana hingga sekarang," ungkapnya.
Leonardy menegaskan, betapa pun gencar diusulkan dalam Musrenbang, namun DED-nya belum ada maka belum bisa dilaksanakan juga. Untuk itu, yang perlu dikejar adalah perencanaan dan anggaran biaya (DED) bagi normalisasi Batang Mangoi tersebut.
Untuk itu kata Leonardy perlu diundang orang PSDA ke Kecamatan VII Koto Sungai Sariak. Karena masalahnya sama dengan Balah Aie dan umumnya nagari di Sungai Sariak. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita realisasikan," pungkasnya.
Walinagari juga diminta untuk membina komunikasi yang harmonis dengan Anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan Padang Pariaman. Mereka ini yang diharapkan berperan dalam mendorong dan menekan agar usulan ini bisa direalisasikan. (ef)
