 |
| Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar Heru Pudyo Nugroho menyampaikan keterangan pers secara virtual. |
Padang, Analisakini.id-Total Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk Provinsi Sumatera Barat pada 2021 mencapai Rp1,89 triliun. Cukup besar juga ya?
Meski dialokasikan besar, namun realisasinya pada semester I tahun ini atau hingga 30 Juni 2021 baru mencapai 5,34 persen atau nominalnya sebesar Rp101,21 miliar.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat Heru Pudyo Nugroho dalam keterangan persnya Senin (12/7/2021) menyebutkan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penyaluran DAK fisik.
Antara lain, proses perikatan kontrak masih berjalan, reviu APIP atas penyerapan dan capaian output DAK fisik tahun anggaran 2020 belum selesai.
Kemudian yang juga berpengaruh adalah adanya pergantian kepala daerah, pejabat pengadaan dan operator OMSPAN. Berikutnya keterlambatan penerbitan juknis pelaksanaan DAK fisik dari Kementerian/Lembaga terkait.
Dari total DAK fisik sebesar Rp1,89 triliun itu, Pemprov Sumbar yang paling banyak yang mendapatkannya sebesar Rp280,24 miliar, tapi realisasi baru mencapai Rp2,18 miliar atau 0,78 persen.
Kabupaten/kota yang belum menyalurkan DAK fisik sama sekali adalah Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, , Kota Padang, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan dan Pasaman Barat.
Meski begitu, sebut Heru secara umum APBN sudah bekerja keras dan berhasil menahan kontraksi ekonomi lebih dalam akibat tekanan pandemi Covid-19 dengan upaya akselerasi belanja pemerintah di 2021.
"Salah satunya terlihat dari pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan I 2021 adalah -0,18 persen lebih baik dibandingkan triwulan IV 2020 sebesar 2,23 persen dan diperkirakan akan terus melanjutkan tren positif di triwulan II 2021.
"Kanwil DJPb Sumbar terus melakukan upaya dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk mendorong percepatan belanja K/L serta penyaluran DAK fisik dan Dana Desa,"kata Heru. (***)
