 |
| Efendi |
oleh Effendi
Sejak Amasrul dilantik Gubernur Sumbar Mahyeldi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada Senin (23 Agustus 2021) malam sekitar pukul 19.30 WIB hingga kini masih terus heboh.
Antara Walikota Padang Hendri Septa dan jajarannya, Amasrul sendiri dan Gubernur lewat OPD terkait juga memberikan keterangan kepada wartawan, duduk persoalan tersebut. Hari ini Amasrul, lalu Walikota Padang dan OPD terkait di Pemprov Sumbar. Ya, berbalas pantun lah soal Amasrul ini.
Penjelasan yang disampaikan itu beragam. Walikota Hendri Septa dan jajaran terkait di Pemko Padang, mengatakan langka yang diambil pihaknya sesuai aturan. Sedangkan Amasrul dan Pemprov Sumbar berpendapat, langkah dan proses yang mereka ikuti dan jalani sudah sesuai aturan. Bingungkan? Penulis juga.
Ada Miko Kamal
Tentu ada yang bertanya, kenapa soal Amasrul berbalas pantun, kok nama Miko Kamal, pengacara kondang Sumbar dibawa-bawa? Bukan dibawa-bawa atau diseret-seret. Sosok Miko Kamal, rasanya warga Sumbar apalagi para elit, tidak ada yang tidak tahu.
Miko adalah pengacara hebat. Juga aktivis LSM. Tingkat keterkenalan Miko oleh publik Sumbar kian kental dan dikagumi saat Pilgub Sumbar 2020 lalu. Miko menjadi juru bicara paslon Mahyeldi-Audy dan dia 'sukses' melaporkan Cagub lain Mulyadi ke kepolisian karena dugaan pelanggaran kampanye.
Sama-sama diketahui pasangan Mahyeldi-Audy menang dan resmi dilantik pada 25 Februari 2021 oleh Presiden Jokowi sebagai Gubernur-Wagub Sumbar. Dan kehadiran Miko di barisan inti Mahyeldi-Audy, akan membuat orang segan kepadanya.
Apalagi dalam perjalanan selama menjadi pemimpin Sumbar, Miko terus memback up Mahyeldi. Komentar dan tulisan yang dilahirkan berpihak kepada Mahyeldi. Bagi penulis, hal itu wajar. Apalagi Miko beragumentasi ada dalil dan regulasi yang dipegang.
Mustahil rasanya, seorang Miko berkomentar/beropini tanpa berpedoman kepada regulasi atau aturan yang berlaku. Kalau lah ada beberapa orang seperti di beberapa grup medsos, berpendapat Miko memback up dengan upaya pembenaran, ya sah-sah pula. Bisa jadi ada alasannya.
Nah dalam konteks 'heboh' ini dan mayoritas terkait dengan aturan, sosok Miko Kamal memang sangat diharapkan. Apalagi publik juga tahu, Miko Kamal termasuk salah satu anggota tim percepatan pembangunan Sumbar Madani yang di-SK-kan Gubernur Sumbar. Berikanlah masukan konstruktif sesuai keilmuan dan pengalaman selama ini.
Begitu pula saat memberikan masukan 'soal Amasrul' kepada Walikota Padang. Sebagai sosok yang kapasitas dan keilmuan di bidang hukum tak diragukan, Miko Kamal juga mendapat kepercayaan oleh Walikota Padang Hendri Septa. Miko tercatat sebagai salah satu anggota tim percepatan pembangunan Kota Padang yang di-SK-kan Walikota Hendri Septa.
Lantaran inilah, maka Miko Kamal dianggap pas. Bisa menengahi sekaligus mencarikan solusi yang matang dan masak sehingga soal Amasrul itu tenang dan diam. Tidak berbalas pantun lagi.
Jangan berlebih-lebihan. Harus objektif. Sekali lagi keilmuan dan pengalaman Miko Kamal sangat diharapkan terkait Amasrul. Sedikit saja berpihak kepada Pemprov Sumbar, maka persepsi negatif menimpa Pemko Padang. Atau sebaliknya, sedikit saja berpihak kepada Pemko Padang, maka persepsi negatif menimpa Pemprov Sumbar.
Miko Kamal mesti bisa menjaga itu sehingga tetap menjadi orang yang dipercaya Mahyeldi (masuk tim percepatan pembangunan Sumbar Madani) dan tetap pula dipercaya Hendri Septa (masuk tim percepatan pembangunan Kota Padang).
Semoga bisa terwujud. Da energi pemerintah daerah (baca Pemprov Sumbar dan Pemko Padang) tidak tersita untuk hal ini, melainkan kepada program pembangunan daerah. (***)
