 |
| Drs.H.Guspardi Gaus,M.Si |
Jakarta, Analisakini.id-Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, menilai pemerintah pusat perlu mengawasi dan mengevaluasi setiap pemerintah daerah (Pemda) dalam pendistribusian vaksin Covid-19. Artinya pendistribusian vaksin Covid-19 dari provinsi ke kabupaten/kota tidak boleh tersendat.
Menurutnya, Pemerintah daerah (Pemda) mesti lebih serius menata Pendistribusian vaksin agar tidak mengalami keterlambatan maupun kekosongan stok.
"Juga harus bisa dilakukan hingga Kecamatan, Kelurahan, Desa, RW atau RT," kata Guspardi, Rabu (8/9/2021).
Selain itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta Pemda lebih responsif melapor ke pusat jika menghadapi kendala dilapangan."Apa persoalannya. Misalkan terjadi keterlambatan, penumpukan. Kenapa ada penumpukan? Berarti ada yang kurang beres," Kemudian segera lakukan evaluasi. Dan idealnya evaluasi pendistribusian vaksin dilakukan setiap hari," ujar Politisi PAN ini.
Legislator asal Sumbar itu mendorong diberlakukannya sanksi bagi Pemda yang tidak serius melaksanakan vaksinasi. Dari pusat perlu ada pengawasan. Dari bawah juga perlu ada manajemen, bagaimana mengelola vaksinasi ini. Yang terpenting itu adalah keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan vaksinasi kepada masyarakat supaya target yang diinginkan pemerintah bisa tercapai guna menciptakan Herd Immunity di tengah masyarakat.
Untuk itu, pemerintah provinsi perlu memetakan jumlah penduduk dan sasaran vaksin di tingkat kabupaten dan kota. Pemantauan dan monitoring senantiasa dilakukan. Sementara sosialisasi tentang pentingnya masyarakat mengikuti vaksin juga terus menerus dilakukan. Faktanya masih banyak masyarakat menolak vaksin.
"Libatkan pemimpin formal, ormas, organisasi keagamaan, ulama, ustad, dan tokoh-tokoh lainnya supaya vaksinasi ini diterima masyarakat, "pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.(***)
