 |
| Ketua DPD ASITA Sumbar Arlan Dikusnata bersama rekan-rekannya. |
Padang, Analisakini.id-Ketua Dewan Pimpinan Daerah Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (DPD ASITA) Sumbar, Arlan Dikusnata menyambut positif kebijakan Pemerintah Kerajaan Aeab Saudi yang membuka kembali jamaah Umrah dari Indonesia.
"Informasi ini menjadi angin segar bagi anggotan ASITA Sumbar yang bergerak di bidang pemberangkatan jamaah umroh. Karena, sudah cukup lama tidak kerjaan akibat pandemi Covid-19," ujar Arlan kepade media, Minggu (10/10/2021).
Dilanjutkan Arlan, anggota DPD ASITA Sumbar yang berjumlah sekitar 244 perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata dan perjalanan umrah, jelas menyambut gembira kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tersebut, sekaligus menyampaikan terima kasih kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang berhasil meyakinkan pemerintah Arab Saudi sehingga mau menerima kembali jamaah umroh Indonesia berkunjung ke Mekkah dan Madinah.
"Selama ini banyak kawan-kawan anggota ASITA khususnya yang bergerak di perjalanan umrah, kewalahan karena banyak calon jamaah yang telah mendaftar, tapi akibat pandemi Covis-9, calon jamaah tersebut tak bisa diberangkatkan ke tanah suci.
"Kita juga berharap, pembukaan jamaah umroh ini sejalan dengan pembukaan objek-objek wisata agar ekonomi masyarakat kembali menggeliat," harap Arlan.
Sebelumnya, Menlu RI Retno Marsudi di laman kemenluri.go.id, merilis setelah melalui pembahasan yang cukup lama, baik pada level Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan dan juga Menteri Agama, dan dengan perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia yang semakin baik, maka Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2021, telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umroh bagi jamaah umroh Indonesia.
Komite khusus di Kerajaan Saudi Arabia sedang bekerja saat ini guna meminimalisir segala hambatan yang menghalangi kemungkinan tidak dapatnya jamaah umroh Indonesia untuk melakukan ibadah umroh.
Di dalam nota diplomatik tersebut juga disebutkan bahwa kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jamaah.
Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama 5 hari bagi para jamaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan.
"Tentunya kabar baik ini akan kita tindaklanjuti dengan pembahasan secara lebih detail mengenai teknis pelaksanaannya," ujar Retno.
Dikatakan, Kementerian Luar Negeri akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan serta dengan otoritas terkait di Kerajaan Saudi Arabia mengenai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Saudi Arabia yang baru ini.
"Saya sendiri telah melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan Pak Menteri Kesehatan maupun dengan Pak Menteri Agama. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa pertemuan saya terakhir dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia terjadi di sela-sela pelaksanaan Sidang Majelis Umum PBB ke-76 di New York," pungkas Menlu Retno. (***)
