 |
| Bendera Negara Jepang. (ist) |
Jakarta, Analisakini.id- Pemerintah Jepang mengumumkan pemberian stimulus 56 triliun yen atau sekitar hampir Rp 7.000 triliun (Rp 6.975 t), Jumat (19/11/2021). Ini dilakukan ekonomi terbesar ketiga dunia itu, untuk menopang pemulihan pandemi yang tak merata.
Stimulus ini diharapkan akan disetujui kabinet segera. Langkah ini menjadi putaran ketiga bantuan besar digelontorkan pemerintah Negeri Sakura sejak Covid-19 mewabah.
"Diharapkan, ini cukup memberikan rasa aman dan harapan ke warga Jepang," tegas Perdana Menteri Fumio Kishida, dalam siaran resmi di televisi nasional, dikutip AFP.
Sebelumnya, stimulus fiskal ini sudah diberikan di kala mantan perdana menteri Yoshihide Suga dan Shinzo Abe memimpin. Masing-masing mengucurkan 40 triliun yen dan 38 triliun yen di 2020.
"Kami telah mampu membangun langkah-langkah ekonomi yang akan membuka masyarakat baru setelah pandemi," kata Kishida lagi.
Pengeluaran ini mencakup uang tunai satu kali ke warga berusia 18 tahun ke bawah. Menurut harian bisnis Nikkei, dana juga akan menaikkan upah perawat san pekerja rumah sakit.
Kishida sendiri diangkat menjadi PM bulan lalu. Ini setelah ia berjanji untuk mengeluarkan pengeluaran besar setelah pendahulunya Suga mengundurkan diri.
Sebelumnya, ekonomi Jepang kontraksi atau negatif lagi di kuartal ketiga (Q3) 2021. Hal ini terjadi akibat gangguan pasokan global dan Covid-19 yang mengganggu belanja bisnis dan konsumen
Data produk domestik bruto (PDB) awal Senin (15/11/2021), menunjukkan ekonomi menyusut 3,0% secara tahunan (yoy) pada Juli-September setelah kenaikan 1,5% di Juni. Kontraksi ini jauh dibanding perkiraan pasar 0,8%.
Sementara di basis kuartal ke kuartal (qtq) PDB tercatat minus 0,8%. Ini juga jauh dibandingkan perkiraan pasar minus 0,2%.
Secara detil, konsumsi turun 1,1% pada Juli-September dibanding kuartal sebelumnya setelah naik 0,9% pada April-Juni. Belanja modal juga turun 3,8% setelah naik 2,2%, yang direvisi pada kuartal sebelumnya.
Meski sudah meneken 'helikopter uang' untuk dibagi-bagikan ke warga, namun ekonom skeptis tentang dampaknya terhadap pertumbuhan jangka pendek. Bahkan diyakini tak begitu berdampak.
"Paket tersebut kemungkinan akan menjadi kumpulan langkah-langkah pertumbuhan jangka pendek dan jangka panjang, dan fokusnya mungkin kabur, sehingga tidak akan berdampak banyak dalam jangka pendek," kata Minami, analis dari Norinchukin beberapa waktu lalu. (sumber cnbcindonesia.com)
