 |
| Ketua Monev KI Sumbar Tanti Endang Lestari saat lakukan visitasi ke salah satu OPD Pemprov Sumbar. (ist) |
Padang, Analisakini,id-Monev Komisi Informasi Sumatera Barat (KISB) terus berlangsung, saat ini penilaian tahap ketiga yaitu visitasi.
"Visitasi dilakukan untuk menguji fakta dokumen yang dimiliki PPID badan publik atas isian kuisioner dan website resmi mereka," ujar Ketua Monev Tanti Endang Lestari, Selasa (16/11/2021) di Padang.
Ditanya wartawan imbas dari hasil Monev itu selain anugerah apalagi Tanti memastikan Monev Badan Publik 2021 akan membuat laporan dan rekomendasi.
"Kita akan rekomendasikan ke atasan badan publik. Kalau pemko/kabupaten hasil penilaiannya termasuk yang tidak informatif dilaporkan ke Mendagri cq PPID Utama Kemendagri dan bupati dan walikota bersangkutan," ujar Tanti mewarning.
Alasannya sederhana saja UU 14 Tahun 2008 tidak UU kemarin sore saja, apalagi Mendagri punya Permendagri 3 tahun 2017 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Kemendagri dan Pemerintah Daerah."Gimana tuh kalau masih ada juga pemerintah kota dan kabupaten masih cuek aja," ujar Tanti.
Selain itu badan publik organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumbar, Tanti menilai masih minim keikutsertaan OPD di Sumbar, malah masuk lima besar masih OPD itu ke itu saja.
"Hasil penilaian ini termasuk OPD Pemprov Sumbar tak mengembalikan kuisioner kita laporkan ke Pak Gubernur dan Pak Wagub serta Ketua DPRD Sumbar, karena keterbukaan informasi di Pemprov Sumbar tidak kerja sendiri PPID Utama, tapi harus ada sinergisitas PPID Pembantu dan PPID Utama," ujar Tanti.
Sedangkan BUMN maupun instansi vertikal KISB juga akan melaporkan ke pimpinannya di Jakarta. "Keterbukaan Informasi Publik harus menjadi perubahan paradigma dan budaya dalam menjalankan informasi publik di badan publik. Presiden Joko Widodo tegas mengatakan kalau keterbukaan adalah keharusan," ujar Tanti. (***)
