 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi saat melantik 9 pejabat eselon II pada 23 Agustus 2021. (ist) |
Padang, Analisakini.id-Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi direncanakan melantik 9 pejabat Pemprov Sumbar, Senin pagi (31/1/2022) di auditorium Istana Gubernur. Mereka semua adalah hasil jobfit dan semua adalah pejabat Pemprov yang menjabat kini yang mengalami pergeseran.
Soal kabar pelantikan itu, dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar Ahmad Zakri, Minggu (30/1/2022). Tapi mantan Kepala Biro Organisasi Setdaprov ini enggan menyebutkan berapa orang yang dilantik dan siapa-siapa saja pejabat yang dilantik tersebut."Lihat saja besok pagi ya," singkatnya.
Lantas siapa saja yang dilantik? Informasi sejak kemarin hingga sore ini masih berputar-putar bahkan ada yang menyebut dirinya betul dapat undangan untuk dilantik Senin pagi itu. "Tapi hingga kini belum tahu dimana posisinya. Kita siap ditempatkan di mana saja," ujar seorang kepala dinas yang enggan disebutkan namanya.
Berikut perkiraan pejabat yang akan dilantik (sekali lagi, ini bukan final ya? dan berubah dari perkiraan sebelumnya).
Dengan perkiraan itu, maka kepala OPD yang kosong dan bakal dilelang adalah Kadis Pendidikan, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabiro Adpim, Kabiro Umum dan Kabiro Perekonomian.
Isu Ini Berhembus Kuat
Jelang pelantikan pejabat kali ini sejumlah isu beredar di rumah bagonjong. Bahkan juga terkait dengan pelantikan pejabat sebelum-sebelumnya. Apa saja?
Berbagai sumber yang dihimpun di rumah bagonjong, sebagian pejabat yang akan dilantik besok, sebenarnya juga dilantik pada 3 Januari 2022 lalu, bersamaan dengan 16 pejabat eselon II, tapi gagal.
Gagal karena salah seorang pejabat eselon IIa diminta oleh Gubernur Mahyeldi untuk mundur dari jabatannya karena sebulan lagi pensiun, yaitu Muhammad Yani (staf ahli gubernur bidang pembangunan kemasyarakatan dan SDM). Tapi dia tak mau.
Yang berkembang saat itu, meski masa kerja sebulan lagi (pensiun 1 Februari 2022), tak dia tidak ada kesalahan. Lagi pula kalau diiyakan, tunjangan jabatan, tunjangan daerah dan SPPD tentu tak terima lagi. Besarannya diterima sekitar Rp15 juta-an. "Itu duit, susah nyarinya,' ujar seorang pejabat menirukan ucapan Yani ketika itu.
Dikonfirmasi kepada Yani soal itu, dia membantahnya. "Itu tidak benar. Bapak Gubernur tidak pernah memanggil saya membicarakan hal itu," kata Yani.
Benar atau tidak isu ini, tapi cukup menyebar di rumah bagonjong. Karena Yani menolak, maka gerbong lain (pergeseran) ditunda. Tadinya "disetting' Benny Warlis menggantikan posisi Yani, posisi Benny Warlis digantikan Novrial sebagai Asisten II, posisi Novrial sebagai Kadis Pariwisata digantikan Luhur Budianda.
Selanjutnya Luhur Budianda digantikan Hefdi sebagai Kabiro Administrasi Pembangunan. Gerbong ini, baru akan terealisasi besok.
Hal yang akan menimpa Yani, ternyata sukses di Yosmeri, mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Yosmeri, genap berusia 60 tahun, Januari lalu dan terhitung 1 Februari 2022 tidak masuk kantor lagi.
Tapi Yosmeri kabarnya dipanggil Gubernur Sumbar terkait dengan jabatannya sebagai Kepala DKP yang sudah lama sekali. Dilantik pada 26 Agustus 2007 oleh Gubernur Gamawan Fauzi. Jadi hampir 14 tahun di sana. Diminta pensiun sehingga ada yang potensial lain yang dilantik.
Masih kabar yang didapat, Yosmeri setuju, tapi dengan cacatan, penggantinya kelak dari internal DKP sendiri. Yosmeri lebih suka kepada Sekretaris DKP, Desniarti yang kinerjanya bagus. Gubernur Mahyeldi hanya mengangguk-ngangguk saja. Tidak mengiyakan dan tidak pula menolak. Nantinya dilelang, ikuti proses saja.
Hingga akhirnya 23 Juni, Yosmeri buat surat permohonan surat kepada Gubernur Sumbar dan dia usul, diberlakukan terhitung 1 Agustus 2021. Tapi lelang jabatan Kepala DKP itu resmi dibuka 23 Juli 2021. Hingga akhirnya setelah proses lelang diadakan, terpilih Desniarti.
Pelantikan Desniarti bersama delapan pejabat Pemprov Sumbar lainnya pada malam hari, 23 Agustus 2021 oleh Gubernur Mahyeldi, sempat dipertanyakan publik. Jarang-jarang pelantikan dilakukan malam hari.
Tapi kata Yosmeri? "Itu tak benar. Saya sendiri yang minta kepada Bapak Gubernur, untuk pensiun, karena sudah lama betul. Alhamdulillah Bapak Gubernur merestui. Saya bermain sama cucu lagi," kata Yosmeri.
Isu lainnya, terkait dengan digesernya Novrial sebagai Kadis Pariwisata. Padahal publik menilai kinerja yang bersangkutan dinilai bagus. Di kalangan pejabat Pemprov Sumbar, sudah tahu kapasitas dan kompetensi anak pemilik bus Habeco ini.
Bahkan beberapa pejabat bilang, apapun tes dilakukan untuk pejabat Pemprov mengukur kompetensi dan sejenisnya, yang unggul itu adalah Novrial.
Apa yang dibilang itu wajar dan itu terbukti saat tes untuk jabatan Sekdaprov pada 2018. Dari sekitar 11 pejabat yang ikut Novrial paling muda. Tapi dari awal hingga tiga besar dan tes pun diketuai pejabat Kemendagri, Novrial dapat nilai paling tinggi. Soal siapa yang ditunjuk itu, kewenangan Presiden lagi.
Lantas kenapa digeser? Karena 'perang' dengan Zuhrizul di media online muncul pula. Padahal Zuhrizul adalah anggota Tim Percepatan Sumbar Madani (TPSM) bentukan Gubernur Sumbar yang membantu dalam menjalankan roda pemerintahan. Saat Pilgub 2020, Zuhrizul adalah Ketua Tim Relawan Mahyeldi-Audy.
Tapi rumor yang beredar itu juga dibantah oleh Novrial. "Tidak benar isu itu. Kita semua berkawan dan bermitra," katanya.
Isu lain yang lebih menarik dan tajam ada lagi. Bahkan bisa membuat panas pihak-pihak yang selama ini diduga bermain dan mengambil peran penting. Apa itu? Tunggu saja ya? (***)
