FMM saat mendatangi Gedung DPRD Sumbar, Selasa (19/9).
(ist)
PADANG, ANALISAKINI.ID--Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Minangkabau (FMM)
mendatangi gedung DPRD Sumbar, Selasa (19/9/2023). Mereka mendesak pemerintah
segera menyelesaikan konflik agraria di pulau Rempang, Batam dan di Air Bangis
Pasaman Barat, Sumbar.
Juru bicara FMM, Ibnu Aqil Ghani mengatakan, Presiden
Joko Widodo mesti segera menyelesaikan sengketa yang terjadi di pulau Rempang
Batam dan membatalkan rencana proyek strategis nasional di sana.
Selain itu, FMM juga mendesak Presiden meminta maaf
kepada seluruh masyarakat melayu atas terjadinya konflik yang banyak memakan
korban tersebut.
"Masyarakat Kampung Melayu Tua Rempang Batam
adalah penduduk sah asli pribumi Indonesia yang keberadaannya tidak boleh
diusik apalagi diusir dari negeri sendiri," kata Ibnu Aqil.
Dalam kesempatan itu, FMM juga meminta Pemerintah
Sumbar untuk bersikap pro rakyat dalam menyelesaikan konflik agraria di Air
Bangis, Pasaman Barat.
"Pemprov Sumbar haruslah menjaga batas-batas
tanah ulayat dan hak-hak masyarakat adat. Kita berharap insiden yang terjadi di
Rempang Batam tidak terjadi Air Bangis," harapnya.
Wakil ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar yang menerima
kedatangan rombongan FMM tersebut menyampaikan, terkait konflik agraria yang
terjadi di Rempang Batam tidak termasuk dalam lingkup kewenangan kerja DPRD
Sumbar.
"Untuk kejadian di Rempang Batam, memang tidak
menjadi kewenangan DPRD Sumbar. Namun aspirasi masyarakat wajib tetap kami tampung
dan teruskan ke pemerintah pusat," jelas Irsyad.
Terkait konflik di Air Bangis, Irsyad mengatakan DPRD
bersama Pemprov Sumbar sudah membuat kesepakatan sebagai langkah
penanggulangan. Di antaranya membuat forum rapat bersama membahas sengketa
lahan yang terjadi di Air Bangis. Pada forum ini terus dicarikan solusi,
pengawasan dan evaluasi terkait penyelesaian konflik tersebut.
"Mudah-mudahan saja konflik yang terjadi di
Rempang Batam tidak sampai terjadi di Air Bangis, maka dari itu perlu kita
antisipasi agar tidak terjadi hal yang sama," ujar Irsyad. (n-tt)
