Penjelasan sejumlah
ketua fraksi terkait konversi Bank Nagari saat jumpa pers di Gedung DPRD
Sumbar, Selasa (10/10/2023). (ist)
PADANG,
ANALISAKINI.ID--Fraksi- fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat, yakni Fraksi Demokrat,
Gerindra, Golkar, PAN, PDI Pejuangan dan PKB mengklarifikasi terkait
pemberitaan yang mengatakan fraksi-fraksi tersebut menolak koversi Bank Nagari
dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.
"Kami tidak menolak, kami hanya minta pembahasan Ranperda Konversi
Bank Nagari ke Syariah itu ditunda karena ada beberapa persyaratan yang belum
terpenuhi," kata Ketua Fraksi Demokrat Ali Tanjung saat jumpa pers di
Gedung DPRD Sumbar, Selasa (10/10/2023) di Padang.
Ali Tanjung menjelaskan, sebelum Bank Nagari dikonversikan ke Bank Syariah,
haruslah memenuhi persyaratan perundang-undangan, yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Otonomi Daerah Pasal 339 dan Peraturan Pemerintah (PP) 54 Tahun
2017, Pasal 139.
"Di dalam kedua aturan itu mensyaratkan, pemegang saham Bank Nagari
baik itu Pemprov maupun Kabupaten/Kota, harus sebesar 51 persen. Sedangkan saat
ini saham yang dimiliki Pemprov dan Kabupaten/Kota hanya 32 persen. Jadi, jelas
ini yang belum memenuhi syarat," tegas Ali Tanjung.
Senada dengan Ali Tanjung, Ketua Fraksi Partai Gerindra Hidayat juga
menyayangkan adanya berita bahwa gagalnya konversi Bank Nagari ke Syariah
disebabkan oleh fraksi-fraksi diluar pendukung gubernur, yang dianggap
menghambat rencana tersebut.
"Jadi kami tegaskan, kami tidak menolak, dan kami hanya minta penuhi
dulu syaratnya. Sebab yang namanya perubahan Perda akan dievaluasi oleh
Kemendagri. Kalau seandainya materi, subtansi dan azas legalitas formalnya
tidak terpenuhi, tentu tidak akan diloloskan oleh Kemendagri dan itu yang
menjadi kecemasan kami," ujar Hidayat.
Lanjut Hidayat, berdasarkan laporan, kinerja Bank Nagari terus naik dan bertumbuh
baik dari sisi aset, pembiayaan termasuk juga dari deviden.
"Kami heran, kenapa Bank Nagari yang kinerjanya baik, manajemennya
bagus, tidak ada riak malah diacak-acak. Sementara BUMD yang sakit seperti
Balairung, Grafika, ATS tidak diurus oleh Gubernur, ini maunya apa," heran,
Hidayat.
Hidayat juga berharap agar masyarakat berhenti menganggap bahwa
fraksi-fraksi ‘diluar pendukung gubernur’ di DPRD Sumbar, menolak konversi Bank
Nagari ke Syariah.
"Kami harap masyarakat dan teman-teman di lapangan berhenti mengatakan
kami menolak syariah, tidak islami, tidak mendukung ABS SBK, itu sangat
keliru," tegas Hidayat. (n-tt)
