Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib bersama warga
saat reses perseorangan, Minggu (28/1/2024) di Mata Air, Padang Selatan. (humasdprdsb)
PADANG,
ANALISAKINI.ID—Kota Padang pada sejumlah titik, ternyata belum lepas dari persoalan banjir.
Hujan sebentar, banjir pun jadi langganan. Salah satu penyebabnya adalah karena
tidak berfungsinya drainase dengan baik.
Soal drainase ini pulalah yang menjadi aspirasi masyarakat Kelurahan Mata
Air, Padang Selatan saat Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)
Suwirpen Suib melaksanakan agenda reses perseorangan, Minggu (28/1/2024).
Kegiatan jemput aspirasi tersebut diadakan di ruang pertemuan di lingkungan
SMAN 6 Padang.
Menurut warga setempat, soal seringnya banjir tersebut sudah lama
dikeluhkan warga. Bila curah hujan sedikit saja agak tinggi, maka bisa merendam
pemukiman warga di empat RT. Kondisi itu telah berlangsung bertahun-tahun.
Politisi Demokrat ini, Suwirpen, saat diwawancarai usai reses mengatakan,
persoalan banjir memang menjadi keluhan masyarakat Kelurahan Mata Air dan
sekitarnya. Katanya, bila curah hujan tinggi maka genangan sudah terjadi di
mana-mana. Bisa lebih kurang dua meter.
“Ya, salah satu faktor penyebab adalah karena drainase yang tidak berfungsi.
Hanya saja, untuk menuntaskan persoalan itu butuh anggaran yang tidak sedikit,”
terang Suwirpen..
Untuk itu, politisi yang cukup dekat dengan rakyat ini, menyebutkan, dia akan
tinjau nantinya bersama OPD terkait di Pemprov Sumbar.
“Jika anggarannya memungkinkan untuk diakomodir melalui pokir maka akan
kita lakukan perbaikan," kata Suwirpen.
Katanya, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki tiga
fungsi, yaitu penyusunan anggaran, pembentukan peraturan daerah (Perda) hingga
melakukan pengawasan terkait kinerja pemerintah daerah. Terkait itu, setiap
anggota DPRD memiliki anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) yang bisa
dialokasikan untuk program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Dan, setiap anggota DPRD wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
tersebut sesuai dengan amanat konstitusi negara. Ya, kita akan bersama
masyarakat,” sebutnya.
Makanya, lanjut Suwirpen, masukan-masukan yang dihimpun akan menjadi
rujukan kinerja dan akan dibawa pada rapat-rapat resmi bersama pemerintah
daerah, sehingga pembangunan berjalan maksimal.
Yang lainnya, saat reses tersebut dia juga menghimpun aspirasi terkait
pembangunan shelter. Soalnya, sebagai daerah yang juga rawan ancaman tsunami,
namun hingga sekarang Kelurahan Mato Air belum memiliki shelter sebagai sarana
penyelamatan diri warga dari bencana.
"Sebenarnya shelter dibutuhkan bukan hanya untuk mengantisipasi korban
tsunami saja, namun juga untuk relokasi warga saat banjir," katanya.
Sementara itu, Ketua LPM Mata Air Abdul Azis mengatakan, koordinasi dengan
pemerintah kota, provinsi hingga pusat memang harus dilakukan dengan maksimal.
Apalagi Mato Air memiliki kebutuhan infrastruktur penunjang yang banyak.
Masyarakat harus memikirkan Mato Air yang lebih baik kedepannya, dan banjir
merupakan persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah hingga sekarang.
“Drainase butuh perbaikan. Jika tidak beroperasi, bisa menggerus
perekonomian masyarakat. Begitupun kebutuhan penerangan, harus dipasang di
beberapa ruas jalan untuk mengantisipasi kriminalitas,” katanya. (n-r)
