 |
| Anggota DPR dari Fraksi PAN, H. Mhd Asli Chaidir memberikan sambutan dalam sosialisasi keuangan haji didampingi Deputi Investasi dan Kerja Sama Luar Negeri Badan Pelaksana BPKH, Hari Prasetya, Kakan Kamenag Padang Edy Oktafiandi dan moderator tokoh muda Dean Asli Chaidir. (humas). |
Padang, Analisakini.id-Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan keuangan haji dikelola transparan dan profesional. Uang haji yang mencapai Rp167 triliun itu untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji di Indonesia.
Deputi Investasi dan Kerja Sama Luar Negeri Badan Pelaksana BPKH, Hari Prasetya, menyebut, BPKH bernaung di bawah Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.
Untuk pengawasan dana haji ini diatur dengan Undang-Undang (UU), dimana prinsip kehati-hatian sangat diperlukan. “Begitu juga dengan transparansi, dimana BPKH sudah lima kali beruntun mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” katanya saat Sosialisasi Keuangan Haji Sabtu (3/2/2024) di Padang.
Ini bukti kalau keuangan haji di BPKH dikelola dengan profesional dan uangnya selalu tersedia kapanpun untuk digunakan. Uang yang berjumlah ratusan triliun itu dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan dan peningkatan layanan jemaah haji.
Soal lamanya menunggu untuk antrean haji, dikatakan Hari Prasetya, memang itu terjadi di negara lain juga, tak hanya Indonesia. Mengingat ini berkaitan dengan kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. "Jadi, karena memang itu sudah aturan, tentu kita sabar untuk menunggu," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PAN, Mhd Asli Chaidir, mengatakan, uang haji yang dikelola oleh BPKH itu mencapai Rp167 triliun. Dengan uang yang sebegitu besar, tentu diperlukan pengelolaan yang baik, dimana anggaran itu disterilkan dan diawasi untuk bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Uang sebegitu besar, itu kalau dibanding APBD Sumbar saja yang Rp6,4 triliun tentu sangat jauh selisihnya. Tentu itu semua untuk kepentingan jemaah haji di Indonesia dan Sumbar khususnya,” ujarnya.
Uang haji saat ini dikelola dengan baik oleh BPKH dimana ada yang diinvestasikan dimana nantinya ada yang mendapat manfaat dari investasi itu.
"Jadi, uang haji itu aman. Ada berita bohong yang menyebut kalau uang haji habis oleh pemerintah, itu semua bohong, itu hoaks," katanya.
Arab Saudi kata Mhd Asli Chaidir, saat ini sudah mulai mencari uang dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji, dimana dahulu untuk tenda-tenda itu tak berbayar kini malah berbayar sehingga ada penambahan ongkos haji.
Disebutkan Mhd Asli Chaidir, ke depan ia akan kembali melakukan lobi dengan Pemerintah Arab Saudi agar biaya haji bisa lebih murah.
Ia optimis ini bisa dipertimbangkan, karena memang penyelenggaraan ibadah haji Indonesia masuk yang terbaik dan dipuji Raja Arab Saudi.
Untuk kuota haji, katanya, karena antrean yang panjang akhirnya dilakukan lobi lagi agar ada penambahan. Itu dilakukan dengan melihat kuota dari negara lain yang tak terpakai, makanya diberilah tambahan 20.000 kuota tahun ini.
Ditambahkan Kepala Kemenag Padang, Edy Oktafiandi, mengatakan, terkait dengan biaya haji yang dikatakan mahal, itu dipengaruhi banyak hal termasuk kurs dollar. Selain itu juga dengan nilai tukar rupiah dengan Arab Saudi.
Dikatakannya, tak hanya di Indonesia, kenaikan biaya haji ini juga terjadi di negara lain. "Jadi, mohon diinformasikan kepada masyarakat kaitan dengan hal ini, agar masyarakat paham," katanya.
Edy Oktafiandi juga menyebut perjuangan Mhd Asli Chaidir yang terus memperjuangkan jemaah haji di Sumbar patut diapresiasi. Soalnya, telah banyak kemudahan yang diberikan melalui perjuangannya di DPR RI.
“Tahun lalu kami di Kemenag Padang menerima mobil layanan haji yang diberikan langsung oleh bapak Mhd Asli Chaidir. Mobil ini sangat membantu dalam pemaksimalan pelayanan bagi jemaah haji,” ungkapnya.
Sementara itu, sekaitan dengan pengelolaan keuangan haji ini, Dean Asli Chaidir, mengatakan, dalam kegiatan ini dibahas langkah, strategi, dan pengawasan soal dana haji yang dilakukan BPKH. Dimana BPKH berperan dalam mengawasi keuangan haji dan bagaimana strategi dan langkah untuk pengawasan dana haji ini.
"BPKH terus memberikan layanan maksimal untuk jemaah haji. Dengan pengelolaan uang transparan dan profesional manfaat sebesar-besarnya untuk layanan terbaik bagi jemaah,"jelas dia. (cl)
