Jakarta, Analisakini.id -- Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta pemerintah untuk mengambil tanggung jawab terkait biaya demurrage atau denda sebesar Rp 350 miliar yang muncul akibat tertahannya 490 ribu ton beras impor Bulog di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Nevi mendorong pengawasan teknis di lapangan untuk mengatasi masalah ini.
Hal ini disampaikan Nevi menanggapi situasi tertahannya beras impor tersebut di dua pelabuhan besar Indonesia, yang dapat menyebabkan biaya demurrage sekitar Rp 350 miliar.
“Biaya ini tidak boleh dibebankan kepada rakyat dengan menaikkan harga beras. Ini adalah akibat dari kurangnya koordinasi, jadi pemerintah harus bertanggung jawab dan meningkatkan pengawasan teknis di lapangan,” kata Nevi pada Rabu, 12 Juni 2024.
Nevi mengakui bahwa biaya demurrage ini dapat berdampak pada kenaikan harga beras di masyarakat. Namun, ia menekankan pentingnya menahan harga beras terutama menjelang Hari Raya Idul Adha 2024.
“Dampak ke harga memang mungkin terjadi, tapi kita harus menahan kenaikan harga beras, terlebih di momen Hari Raya Idul Adha,” papar Nevi.
Menurut Nevi, biaya demurrage ini merupakan buntut dari kebijakan yang tidak terkoordinasi dan tersosialisasi dengan baik.
“Akibat kebijakan yang tidak terkoordinasi dan tersosialisasi, harus ada tanggung jawab dari pemerintah, jangan semua dibebankan ke Bulog. Ini adalah akibat kurang koordinasi antara Badan Pangan Nasional dan Bulog,” tandasnya.
Sebagai informasi, sekitar 490 ribu ton beras impor Bulog tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Hal ini diduga disebabkan oleh perubahan kebijakan Badan Pangan Nasional yang mengharuskan impor menggunakan kontainer, berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang memperbolehkan penggunaan kapal besar.
Beberapa beras impor di Tanjung Priok sudah dapat keluar berkat bantuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat kunjungan kerja ke pelabuhan. Namun, masih ada sekitar 200 kontainer beras tertahan di Tanjung Priok dan 1.000 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Persoalan denda yang harus dibayarkan Bulog ini berpotensi berdampak pada harga eceran beras, sehingga diperlukan subsidi dari pemerintah untuk menutupi kelebihan pengeluaran tersebut. (*)
Bagikan
