Gubernur Sumbar
Mahyeldi menyerahkan draft nota pengantar Ranperda Perubahan APBD 2024 dalam
paripurna DPRD, Rabu (31/07/2024). (humasdprdsb)
PADANG, ANALISAKINI.ID--DPRD Provinsi Sumatera Barat telah
memulai pembahasan Perubahan APBD Tahun 2024. Didahului paripurna nota
pengantar dari gubernur yang dihelat, Rabu (31/7/2024) di Ruang Sidang Utama.
Rapat
paripurna dipimpin Wakil Ketua Irsyad Syafar. Hadir Gubernur Mahyeldi dan
sejumlah pimpinan OPD.
Terkait perubahan
APBD, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar saat memimpin rapat paripurna
tersebut mengatakan, berhubung masa jabatan Anggota DPRD Sumbar Tahun 2019-2024
akan berakhir pada 28 Agustus mendatang, maka perlu dilakukan percepatan
pembahasan APBD perubahan.
"Ini
demi menghindari keterlambatan dalam penetapan yang bisa berdampak jadi
batalnya perubahan APBD karena anggota dewan yang baru dilantik tentu
membutuhkan waktu untuk penyusunan alat kelengkapan dewan definitif,"
ujarnya.
Irsyad
memaparkan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian DPRD terkait
penyusunan Perubahan APBD. Pertama, sebagai acuan penyusunan perubahan
APBD telah ditetapkan perubahan KUA PPAS Tahun 2024. Namun yang
disepakati tersebut, sifatnya masih tentatif. Diantaranya, proyeksi pendapatan
daerah sebesar Rp6,8 triliun dan belanja daerah sebesar Rp7,03 triliun yang
disepakati, angkanya masih bersifat sementara atau imajiner dalam upaya
menyeimbangkan neraca pendapatan dan belanja dari Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024.
Memperhatikan
kondisi Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024, lanjut Irsyad, maka pemerintah daerah
dan TAPD harus lebih cermat dalam perencanaan anggaran yang akan diusulkan
dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.
Kedua,
lanjut Irsyad, permasalahan yang terjadi dalam perencanaan Perubahan APBD Tahun
2023 yang berdampak tidak tercapainya proyeksi SILPA untuk menutup defisit APBD
Tahun 2024, jangan terulang kembali.
"Apabila
permasalahan yang sama terulang kembali, maka akan berdampak nanti dalam
penyusunan APBD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025," katanya.
Ia
mengatakan, memperhatikan realisasi pendapatan daerah terutama yang bersumber
dari PAD sampai semester pertama Tahun 2024 yang sudah mencapai 45,87 persen,
serta perekonomian dan PDRB Perkapita masyarakat yang semakin meningkat.
Melihat
kondisi tersebut maka masih terdapat potensi untuk meningkatkan target
penerimaan daerah yang akan ditampung dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD
tahun 2024.
Sementara
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dalam rapat paripurna tersebut memaparkan,
dalam gambaran umum rancangan disampaikan, total perubahan APBD Sumbar 2024
senilai Rp7,057 triliun, mengalami kenaikan Rp220,01 miliar dari APBD awal
senilai Rp6,837 triliun.
Mahyeldi
memaparkan, perubahan APBD tahun Tahun 2024 Rp7,057 triliun. Jumlah ini naik
Rp220,01 miliar dari APBD awal senilai Rp6,837 triliun.
"Selain
itu, kapasitas fiskal pada perubahan ini mengalami defisit Rp160,447 miliar.
Defisit itu kemudian akan ditutupi dengan pembiayaan netto yang bersumber dari
SILPA tahun lalu senilai Rp180,447 miliar,” sambung Mahyeldi.
Mahyeldi
kemudian merincikan, kebijakan dalam Perubahan APBD 2024 terdiri dari,
pendapatan daerah yang ditargetkan senilai Rp6,877 triliun, atau meningkat 4,42
persen dari target awal APBD senilai Rp6,586 triliun. Target itu terdiri dari
target Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp3,394 triliun, target Pendapatan
Transfer Rp3,453 triliun, dan Target Pendapatan Lain-Lain Rp29,870 miliar.
Kemudian
untuk belanja daerah, Mahyeldi menyebutkan dalam Ranperda Perubahan APBD 2024
belanja daerah direncanakan sebesar Rp7,037 triliun. Terdiri dari Belanja
Operasi Rp4,726 triliun, Belanja Modal Rp863,499 miliar, Belanja Tidak Terduga
Rp29,333 miliar, dan Belanja Transfer Direncanakan senilai Rp1,418 triliun.
“Ada pun
terkait pembiayaan daerah dalam Ranperda Perubahan APBD Sumbar 2024,
penerimaannya dialokasikan melalui SILPA tahun 2023 sebesar Rp180,447 miliar,”
katanya. (n-r)
