Effendi
Hadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar 2024, akhirnya sang petahana Mahyeldi berpasangan dengan Vasko Rusemy. Mahyeldi- Vasko resmi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra, setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kedua parpol menerbitkan SK. Mahyeldi sebagai calon gubernur, Vasko calon wakil gubernur.
Terbitnya kedua SK ini, viral di berbagai media. Menjadi pembicaraan publik. Ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju. Ada yang senang, ada pula yang kecewa. Ya wajarlah. Yang kecewa misalnya, menyayangkan keputusan Mahyeldi berpasangan dengan Vasko. Apalagi pada Pilpres Februari lalu, partainya Mahyeldi (PKS) dan partainya Vasko (Gerindra) berseberangan. Cukup sengit dan alotlah "pertarungan" kedua parpol ini dalam Pilpres.
Bahkan, bagi lawan politik Mahyeldi momen itu benar-benar dimanfaatkan untuk "memborbardir" Mahyeldi. Apalagi sebelumnya, Mahyeldi sebagai Gubernur dan Audy Joinaldy sebagai Wakil Gubernur disebut-sebut akan berpasangan kembali. Mereka nyaman, akur dan kompak "menakhodai" Sumbar, sejak Februari 2021. Di tengah banyaknya "pasangan" yang retak di sejumlah kabupaten/kota di Sumbar.
Kalau nyaman, akur dan kompak, kenapa "pisah" hadapi Pilgub 2024? Rasanya publik tahu Mahyeldi senang dan nyaman berpasangan dengan Audy. Mahyeldi pribadi, rasanya juga merasakan demikian. Tapi itulah politik, bak kata petuah Minang, "dapek nan dihati alun tantu dapek sasuko hati". Bisa jadi Mahyeldi pribadi inginnya Audy, tapi partai memutuskan Vasko.
Partai dalam memutuskan pasangan kandidat untuk diusung pada Pilkada, punya banyak pertimbangan. Dikaji mendalam dari berbagai aspek. Tak hanya memikirkan kelompok tertentu, tapi keberlanjutan pembangunan di daerah itu. Bicara keberlanjutan pembangunan di daerah, tentu tidak terlepas dari adanya hubungan kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Nah dalam konteks hubungan kuat inilah, mungkin yang dilihat PKS. Di Sumbar, meski calon PKS kuat dan berbagai survei juga menyebutkan Mahyeldi unggul, tapi itu tak cukup. Menang pun Mahyeldi misalnya, tapi hubungan kuat dengan pemerintah pusat kurang, tidak ada artinya.
Hebat pun Mahyeldi, banyak terobosan dan gagasan untuk membangun Sumbar lebih hebat, rasanya juga tak cukup, jika hubungan mesra dengan pusat tak terbangun baik. Sejak memimpin Sumbar pada Februari 2021, mungkin Mahyeldi sudah merasakan. Banyak yang diminta ke pusat, boleh dikatakan yang disetujui sedikit.
Faktor politis menjadi penentu. Mahyeldi adalah kader bahkan Ketua DPW PKS Sumbar. Sedangkan di pusat yang berkuasa adalah PDI-P. Presiden Joko Widodo adalah kader PDI-P. Secara politis "berseberangan" .Tentu dalam pikiran normal dan akal sehat kita, daerah yang dipimpin kader PDI-P baik di provinsi maupun kabupaten/kota akan mendapat perhatian lebih. Benar, Presiden Joko Widodo akan berpikir dan bekerja memikirkan Indonesia maju. Semua provinsi, kabupaten/kota mendapat perhatian. Kucuran APBN pasti ada di 38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Tapi yang "anak kandung" kalau merengek lagi tentu akan diberi juga. Indak urang indak awak. Pasti seperti itu.
Di Sumbar, lihatlah Kabupaten Dharmasraya. Jalan mulus dan rancak. Pembangunan lebih pesat ketimbang daerah lain. Masjid Agung Dharmasraya yang berdiri megah dan menjadi ikon itu, dibangun dengan APBD dan mendapat dukungan dari APBN. Satu-satunya di Sumbar, mungkin yang didukung APBN. Kenapa bisa begitu? Ya, Bupatinya Sutan Riska Kerajaan adalah kader PDI-P yang juga Sekretaris DPD PDI-P Sumbar. Ya, sebaun dan selabel dengan pusat. Merengek anak kandung ke ayah, tentu dikabuli. Tak panuah ka ateh, panuah ka bawah. Kira-kira, begitulah kira-kira.
Dan 20 Oktober 2024 nanti, Insyaallah Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden RI dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Wakil Presiden RI. Prabowo yang juga Ketum Partai Gerindra, walau berpikir juga untuk kemajuan Indonesia, tapi perhatian ke anak kandung tentu akan lebih. Marwah Partai Gerindra, tentu akan dijaga dan diperhatikan. Tegasnya, paslon yang diusung Partai Gerindra bersama kaolisinya dalam Pilkada serentak apalagi kader Gerindra sendiri, adalah pintu masuk dan membuka akses ke pemerintah pusat dalam rangka untuk mendapatkan perhatian lebih. Merengek, pasti dikasih.
Perhatian lebih ini, untuk provinsi Sumbar, kabupaten dan kota se-Sumbar, memang tidak bisa ditawar-tawar. Harus diwujudkan. Sumbar kini, lebih-lebih pasca bencana, butuh infus pusat lebih banyak untuk membangun Sumbar lebih hebat. Lebih maju. Tak cukup hanya mengandalkan jatah rutin APBN saja. Bertumpu pada APBD, mustahil. Entah kalau provinsi ini sudah kaya raya kelak.
Saya yakin, Mahyeldi kalau berpikir untuk kepentingan pribadi dan kelompok, pasti akan mengusulkan ke DPP PKS untuk memilih duet yang selama ini nyaman dan kompak, Audy Joinaldy. Koalisi parpol mereka (PKS dan PPP) juga cukup untuk hadapi Pilgub. Tapi Mahyeldi sepertinya mendahulukan kepentingan lebih besar. Demi memajukan daerah Sumbar. Ini butuh dukungan lebih pemerintah pusat. Nah, Gerindra adalah pintu masuknya. Vasco adalah kader Gerindra yang termasuk pengurus DPP Partai Gerindra. Jadi Mahyeldi duet dengan Vasko hadapi Pilgub untuk kepentingan lebih besar. Demi kemajuan daerah Sumbar.
Memang kadang kita beranggapan hingga meyakini, ada paslon lain yang lebih baik, lebih pantas dan lebih menjanjikan ketimbang paslon yang diusung Partai Gerindra dalam Pilkada. Bahkan sampai membangun persepsi dan opini di tengah masyarakat paslon inilah yang best of the best. Paslon yang diusung Gerindra bersama koalisi, di bawahnya.
Tapi, kita harus melihat realita. Logita dan akal sehat. Partai Gerindra, suka atau tidak suka, memang sedang di atas. Ketumnya Prabowo Subianto akan menjadi orang nomor satu di republik ini, Oktober nanti. Itu fakta. Kita harus arif dan jernih memikirkan Provinsi Sumbar, Kota Padang sebagai ibukota provinsi, Kota Bukittinggi sebagai kota wisata dan lain sebagainya. Saatnya Provinsi Sumbar dan kabupaten/kota se-Sumbar dapat "kue" pembangunan lebih banyak. Pilkada serentak 2024 momentumnya. (**)
Bagikan
