arrow_upward

Perkuat Pemahaman Tentang Tatib dan Kode Etik, Komisi IV DPRD Pessel Kunker ke DPRD Sumbar

Jumat, 27 September 2024 : 18.51

 

Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Sumbar, Ismelda Jenreini dan lainnya saat bersama Komisi IV DPRD Pessel, Jumat (27/9/2024. (humasdprdsb)

PADANG, ANALISAKINI.ID--DPRD Sumatera Barat kembali mendapat kunjungan kerja dari lembaga legislatif daerah. Kali ini, Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Jumat (27/9/2024) datang ke Padang dan mereka diterima di Ruang Khusus 1 gedung DPRD setempat. 

Rombongan dari Pessel tersebut disambut Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Sumbar, Ismelda Jenreini. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan penerapan tata tertib (Tatib), kode etik, serta tata beracara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan.

Pada saat itu, Ismelda kontan menyambut baik kunjungan tersebut dan menekankan pentingnya sinergi antar tingkat pemerintahan dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Ya, kami menyambut baik inisiatif Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam memperdalam wawasan terkait tata tertib, kode etik, dan tata beracara. Hal ini penting demi terwujudnya kinerja yang lebih transparan dan akuntabel," ujar Ismelda.

Pada kesempatan ini, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan mengungkapkan bahwa mereka ingin belajar dari pengalaman DPRD Provinsi Sumbar, terutama dalam penerapan regulasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami berharap bisa mendapatkan masukan dan pengalaman dari DPRD Provinsi Sumbar terkait mekanisme penerapan tata tertib dan kode etik dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi di tingkat kabupaten,” ungkapnya.

Kemudian diskusi antara kedua belah pihak berjalan interaktif, dengan berbagai pertanyaan dan tanggapan terkait bagaimana pengaturan prosedur rapat, pengawasan internal, serta penanganan pelanggaran kode etik oleh anggota dewan.

Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan peningkatan kualitas kerja lembaga legislatif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, sehingga dapat lebih optimal dalam mengemban amanat rakyat. (n-r)

Bagikan

Terbaru

Copyright © Analisakini.id | Jernih Melihat - All Rights Reserved