Ketua DPRD Sumbar Muhidi dan dua wakilnya serta Plt
Sekwan saat bersama Kapolda Irjen Pol Suharyono dan pejabat Polda lainnya, Rabu
(16/10/2024). (humasdprdsb)
PADANG,
ANALISAKINI.ID—Guna meningkatkan koordinasi antar lembaga, pimpinan
DPRD Sumbar bersilaturahmi dengan Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, Rabu
(16/10/2024). Pada kesempatan tersebut dibahas seputar pembentukan sistem
keamanan berbasis masyarakat.
Ketua DPRD Sumbar Muhidi menyatakan komitmennya untuk
menjalin kerjasama yang baik dengan Polda Sumbar dalam rangka pengamanan
lingkungan masyarakat dari berbagai potensi kejahatan.
Silaturahmi dengan Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono
merupakan agenda resmi pimpinan DPRD Sumbar untuk mengawali masa jabatan
periode 2024-2029. Pada kunjungan itu dihadiri pula unsur pimpinan DPRD Sumbar
lainnya, yakni Wakil Ketua Evi Yandri
dan Nanda Satria. Lalu ada pula Plt Sekwan, Ismelda Jenreini.
Menurut Ketua
Muhidi, meskipun sejauh ini Sumbar masih dalam taraf aman, namun potensi
kejahatan dan kriminal itu harus selalu diwaspadai. Kejahatan, lanjutnya, sudah
menjadi ancaman yang harus diwaspadai bersama-sama.
"Makanya, penting di tengah masyarakat menerapkan
pencegahan awal terjadinya kejahatan. Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk
menciptakan keamanan. Makanya, sistem keamanan berbasis masyarakat harus terus
diupayakan," katanya.
Sementara itu, Kapolda Irjen Pol Suharyono mengatakan,
berdasarkan hasil audiensi bersama ketua DPRD Sumbar, tentunya hal yang akan
dilakukan ke depan, agar tetap bahu-membahu demi membangun Sumbar jadi lebih
baik.
“Ya, berdasarkan hasil pertemuan dan audiensi yang
kita lakukan, kita sangat berbesar hati. Sebelumnya seluruh forkopinda tentunya
sudah berjalan kompak, solid dan berjalan dengan baik. Harapan ke depan kita
bisa bertahan dan minimal bisa melangkah ke depan untuk membuat Sumbar lebih
nyaman dan maju,” ungkapnya.
Pihaknya menjelaskan, dalam pertemuan tersebut juga
dibahas mengenai situasi kamtibmas di wilayah Sumbar. Menurutnya, wilayah
Sumbar berada pada tingkat aman dan kondusif, yang tentunya unsur keamanan tak
hanya bisa dilakukan oleh unsur polda saja melainkan juga seluruh unsur
forkopimda yang bertekad untuk mewujudkannya.
“Kita harapkan juga masyarakat yang tentunya lebih
mengetahui kejadian yang akan terjadi sehingga diharapkan bisa melakukan tindak
preventif agar kejadian buruk tidak mengintai ke depan,” ungkapnya lagi.
Mengingat jumlah Polri yang ada di Sumbar hanya 12
ribu orang sementara masyarakat yang diayomi kurang lebih 5 juta 700 orang, sehingga
berdasarkan jumlah ini tentu masih sangat kurang.
Selain itu, topik pembicaraan selanjutnya adalah
bagaimana mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam Pilkada serentak mendatang.
Sebagaimana yang telah ada yakni Pileg dan Pilpres.
“Kita akan melakukan deteksi dini untuk apa yang akan
terjadi. Kita juga berharap keterlibatan masyarakat untuk menjadi kontrol
mewujudkan situasi yang tenang dan tertib dalam pilkada serentak maupun
pilpres,” ujarnya lagi. (n-r)
