Ketua DPRD Sumbar Muhidi dan Ketua MUI Sumbar,
Gusrizal Gazahar bersama unsur pimpinan lainnya, saat silaturahmi memperkuat
kolaborasi kedua lembaga, Selasa (15/10/2024). (humasdprdsb)
PADANG,
ANALISAKINI.ID--Guna mengoptimalkan penanganan berbagai persoalan
sosial di tengah masyarakat, DPRD Sumbar menyatakan akan mengefektifkan
kolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar.
Hal tersebut menjadi salah satu poin pembahasan saat
pertemuan silaturahmi pimpinan DPRD Sumbar bersama ketua MUI Sumbar, Gusrizal
Gazahar, Selasa (15/10/2024) di kantor MUI Sumbar.
Saat pertemuan itu, Ketua MUI Gusrizal Gazahar
menyampaikan harapan agar ke depan kerja sama antara pemerintah daerah dan MUI
bisa lebih dioptimalkan. Ia juga mengatakan MUI selalu bersedia untuk menyokong
kinerja pemerintah demi kepentingan masyarakat.
"Banyak persoalan sosial yang harus
ditindaklanjuti secara bersama-sama, salah satunya terkait angka LGBT yang
cukup tinggi di provinsi ini," ujarnya.
Selain itu, Gusrizal juga menyampaikan tentang MUI
yang sudah dua tahun tidak mendapatkan alokasi anggaran APBD Sumbar untuk
bantuan biaya operasional. Selain itu pemerintah daerah yang sudah tidak lagi
melibatkan MUI pada rapat-rapat resmi dengan kepada dinas lainnya. Sementara di
lain sisi persoalan-persoalan sosial terus terjadi di tengah masyarakat.
Untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial di
tengah masyarakat, hukum adat perlu kembali diberlakukan. Salah satunya, hukum
adat untuk hukuman kepada pelaku penyuka sesama jenis dan pelaku
perzinaan.
"Hukuman adat seperti ini bisa membuat
jera," katanya.
Ia juga menyampaikan, beberapa waktu lalu, MUI Sumbar
mengadakan rapat koordinasi wilayah (Rakorwil). Salah satu hasil rapat itu
yakni berupa sejumlah rekomendasi, d iantaranya, ulama harusnya mendapatkan hak
untuk menguji pemahaman filosofi adat basandi syarak-Ssyarak basandi kitabullah
(ABS-SBK) pemimpin daerah.
Lalu, MUI berupaya menjaga masjid sebagai simbol warga
Sumbar dan harus ada panduan penggunaan masjid raya Sumbar.
Selanjutnya, koordinasi pemerintah daerah harus
optimal dengan MUI yakni pertemuan harusnya dibuat berkala bukan hanya
insidentil.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengungkapkan,
pihaknya akan mengawal dana untuk biaya
operasional MUI dalam pembahasan komposisi APBD 2025 yang akan segera
dilaksanakan.
DPRD Sumbar juga siap berkolaborasi dengan MUI Sumbar
untuk kepentingan yang lebih luas. "Berbagai persoalan yang berkembang di
tengah masyarakat harus ditindaklanjuti bersama-sama," katanya.
Muhidi menjelaskan, kunjungan ke MUI Sumbar merupakan
agenda silaturahmi untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga yang ada di
Sumbar untuk mengawali masa jabatan periode 2024-2029.
"Optimalisasi pembangunan daerah dari segala
sektor, harus merangkul seluruh unsur," katanya. (n-r)