Unsur pimpinan DPRD Sumbar bersama Gubernur
dan Plt Sekda pasca penandatanganan penetapan APBD Sumbar Tahun 2025 saat rapat
paripurna, Kamis (28/11/2024). (humasdprdsb)
PADANG, ANALISAKINI.ID--APBD
Sumatera Barat Tahun 2025 sudah ketok palu. Ditetapkan pada angka, total Rp6,4 triliun. Jumlah ini turun dari
tahun 2024 yang berjumlah Rp6,7 triliun. Penurunan disebabkan adanya peralihan
opsen pajak provinsi ke kabupaten/kota, sesuai peraturan pemerintah pusat.
Penetapan APBD 2025 dilaksanakan saat rapat paripurna DPRD Sumbar, Kamis (28/11/2024) sore, dihadiri Gubernur Mahyeldi Ansharullah bersama sejumlah pimpinan OPD serta stakeholder terkait lainnya. Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, memimpin paripurna tersebut didampingi para wakilnya.
Ketua Muhidi mengatakan,
penurunan APBD Sumbar tak bisa dielakkan karena peraturan dari pemerintah pusat
yang mengalihkan sejumlah opsen pajak ke kabupaten/kota. Hal ini bukan hanya
berdampak pada APBD Sumbar saja, provinsi lain juga mengalami hal serupa.
Namun Muhidi menjelaskan, dibanding
dengan rancangan awal APBD 2025, telah terjadi kenaikan jumlah APBD yang
ditetapkan. "Awalnya pada rancangan awal APBD diperkirakan Rp5,7 triliun.
Namun setelah pembahasan dan perubahan dana transfer naik menjadi Rp6,4
triliun," ujarnya.
Adapun rincian APBD Sumbar Tahun 2025
yakni pendapatan daerah Rp6,2 triliun, belanja daerah Rp6,4 triliun dan pembiayaan
daerah Rp194 miliar.
Untuk pendapatan daerah terdiri dari
pendapatan asli daerah (PAD) Rp2,8 triliun, pendapatan transfer Rp3,4
triliun, lain-lain pendapatan yang sah Rp17 miliar.
Belanja daerah terdiri dari belanja
operasi Rp4,4 triliun, belanja modal Rp577 miliar, belanja tidak terduga Rp32
miliar dan belanja transfer Rp891 miliar. Kemudian untuk pembiayaan daerah
terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp194 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp31
miliar.
Mengingat turunnya jumlah APBD tersebut
DPRD Sumbar meminta Pemprov untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, sehingga
semua kebutuhan anggaran bisa terpenuhi.
Muhidi menjelaskan, walaupun APBD telah
ditetapkan, DPRD memberikan sejumlah catatan yang mesti menjadi catatan
pemprov.
Berdasarkan pembahasan Badan anggaran,
DPRD meminta Pemprov untuk konsisten meningkatkan alokasi belanja modal sesuai
dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun Tahun 2022.
Selain itu, DPRD juga meminta Pemprov
untuk mencari sumber pembiayaan lain selain APBD untuk pembangunan
proyek-proyek dengan alokasi anggaran berjumlah besar serta menuntaskan
penyelesaian proyek-proyek yang belum rampung. "Misalnya bisa dengan skema
KPBU atau kerja sama dengan sektor swasta," ujar politisi PKS
tersebut.
Selain itu, Banggar juga menyoroti
rendahnya belanja subsidi yang disediakan dalam APBD selama dua tahun terakhir
yang jumlahnya sangat rendah. "Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan
harapkan kita untuk meningkatkan sektor usaha mikro, kecil menjadi lebih
kecil," paparnya.
Oleh karena itu, DPRD meminta Bank
Nagari sebagai penyalur untuk dapat meningkatkan penyaluran subsidi bunga yang
telah disediakan pemerintah daerah untuk pengembangan usaha mikro dan usaha
kecil.
Sementara itu, menanggapi sejumlah
catatan dari DPRD, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan Pemprov akan
terus mengupayakan peningkatan pendapatan daerah. Berbagai potensi yang ada
akan didata dan disusun perencanaannya agar bisa menghasilkan tambahan
pendapatan untuk Sumbar.
Dikarenakan jumlah APBD Sumbar yang
turun dibanding tahun sebelumnya, Mahyeldi mengatakan bersama banggar DPRD, tim
anggaran pemerintah daerah (TAPD) telah berusaha mengoptimalkan penyusunan
anggaran agar efektif dan mengutamakan pembiayaan untuk program-program
penting. (n-r-t)
