Kepala Dinas Perkimtan Sumbar, Rifda Suriani
menjelaskan data digital rumah rawan bencana berbasis nagari dalam Seminar dan
Simulasi TTX Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Longsor Sektor Perumahan di Istana
Bung Hatta Bukittinggi, Rabu (20/11/2024).
BUKITTINGGI,
ANALISAKINI.ID--Dinas Perumahanan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Pertanahan (Disperkimtan) Provinsi Sumatera Barat melakukan pendataan sektor
perumahan rawan bencana secara digitalisasi.
Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perkimtan Sumbar, Rifda Suriani dalam Seminar dan Simulasi Table Top Exercise (TTX) Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Longsor Sektor Perumahan yang berlangsung selama dua hari di Istana Bung Hatta Bukittinggi.
“Kita sudah melakukan pendataan rumah rawan bencana
secara digital berbasis nagari. Rencananya bakal launching Senin depan. Peran
utamanya tetap BPBD, kami selaku sektor perumahan kolaborasi,” kata Rifda saat
diwawancara, pada Rabu (20/11/2024) usai kegiatan.
Ia menuturkan, data digitalisasi ini lahir karena
belum optimalnya layanan pasca bencana di Sumbar selama ini. Kemudian dilakukan
proyek perubahan dengan Strategi Peningkatan Kerja Layanan Pasca bencana
melalui Digitalisasi Data Rumah di Kawasan Rawan Bencana Berbasis Nagari (desa)
di Sumbar.
Selanjutnya, pilot projek kegiatan pendataan berbasis
digital ini dilakukan di dua kelurahan di Kota Bukittinggi, yakni Kelurahan
Belakang Balok dan Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang. Kedua kelurahan ini
dipilih karena berada di kawasan Ngarai Sianok yang terancam gempa dan longsor
akibat Sesar Sianok.
Kadisperkimtan Sumbar ini menjelaskan, pendataan
secara digital ini tak hanya terkait data rumah rawan bencana berbasis nagari
(desa), tapi juga data aspek keselamatan, baik jumlah penduduk beserta kepala
keluarga (KK), hingga titik koordinat rumah yang valid di kawasan bencana.
“Nanti ada dashboard tersendiri yang terhubung
langsung dengan OPD terkait, sehingga pengisian data bisa melalui kajian dan
kolaborasi dengan banyak pihak yang kompeten,” ucapnya.
Data digital ini dilakukan untuk memudahkan dan
meningkatkan layanan kepada masyarakat pascabencana di wilayah Sumbar. “Jika
terjadi bencana, pihak yang memberikan bantuan atau pertolongan tentu akan
lebih cepat dan gampang, karena secara digital data dasarnya sudah ada,”
ujarnya.
Dengan adanya digitalisasi data berbasis nagari ini,
pihaknya berharap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bisa berperan
maksimal. Misalnya, Dinas Sosial bisa menentukan prediksi jumlah bantuan yang
harus dilasurkan sesuai data, baik logistik, sandang, pangan, dan lainnya,
sehingga eksekusinya tidak lagi terlambat.
“Sebab selama ini, itu yang sering terjadi. Misalnya,
persoalan rumah akibat gempa di Pasaman dan Pasaman Barat hingga saat ini belum
beres, akibat data yang selalu berubah-ubah. Dengan adanya data digital, semua
rumah bisa ketahui, dan data tidak bisa dipalsukan,” terangnya.
Hadirnya data digital rumah rawan bencana ini sangat
diapresiasi pihak BPBD Sumbar, terlebih lagi berbasis nagari. Pasalnya,
keterlambatan untuk bantuan rumah yang terdampak bencana selama ini kebanyakan
karena terkendala data yang tidak valid dan cenderung berubah.
Dengan adanya data sektor perumahan secara digital,
jumlah rumah rusak berat, sedang, dan ringan akibat terjadinya bencana bakal
mudah diketahui tanpa adanya manipulasi data. Menurutnya, kejelasan data ini
juga bakal mempercepat proses bantuan yang akan diberikan.
“Pernah data rumah rusak yang diajukan sampai sepuluh
ribu lebih, tapi setelah divalidasi hanya seribu rumah. Betapa jauhnya selisih
data tersebut, tapi kalau sudah digital tidak jumlahnya tidak bisa diubah, dan
proses untuk mengajukan ke BNPB bisa cepat,” ujar Kabid Rehabilitasi dan
Rekonstruksi BPBD Sumbar, Ilham Wahab yang turut hadir.
Pernyataan serupa juga disampaikan pemateri Pengkajian
Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna), Muliarson, bahwa data rumah sangat penting
untuk mengetahui jumlah kerusakan dan kerugian akibat bencana. Apalagi dalam
menyiapkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Seminar dan Simulasi
TTX ini terselenggara atas kolaborasi dengan BPBD Provinsi Sumbar, Forum FPRB,
BMKG, Disperkim Bukittinggi, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, lurah selingkaran
Ngarai Sianok, serta stake holder lainnya. Dengan harapan bisa memperkuat
mitigasi, dan semua sektor tak lagi gagap jika bencana gempa bumi dan longsor
terjadi nantinya. (yuke)
