Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo
Budiman didampingi pejabat dari Dinas Pendidikan saat menerima kedatangan FKKS
SMK Swasta se-Sumbar, Senin (20/1/2025) di gedung DPRD. (humasdprdsb)
PADANG, ANALISAKINI.ID--Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SMK Swasta
se-Sumatera Barat sampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi sekolah swasta
pada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, Senin (20/1/2025) di
gedung DPRD.
Persoalan tersebut diantaranya terkait
sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai acap merugikan sekolah
swasta dan bantuan pemerintah yang masih lebih sering diberikan pada sekolah
negeri ketimbang sekolah swasta.
Ketua FKKS SMK Swasta se-Sumbar, Zardoni,
mengatakan, selama ini sering terjadi permasalahan setiap masa penerimaan siswa
baru. Ia menilai kebijakan PPDB selama ini sering berubah di tengah jalan tanpa
ada pemberitahuan pada sekolah swasta.
Selain itu, sering terjadi pula di masa
telah ditutupnya pendaftaran siswa pada sekolah negeri namun di lapangan justru
siswa masih diterima.
"Alhasil ini merugikan sekolah
swasta. Siswa yang telah mendaftar seperti ditarik lagi ke sekolah negeri.
Bahkan tidak sedikit sekolah swasta terpaksa tutup karena kekurangan
siswa," ujarnya.
Mereka berharap penentukan kebijakan
PPDB dapat secara aktif mengikutsertakan sekolah swasta demi menghindari
persoalan yang acap terjadi.
"Selain itu perlu pula pengawasan
untuk sekolah negeri agar tidak menambah siswa di saat masa penerimaan telah
ditutup," ujarnya.
Mereka berharap ada koordinasi yang baik
antara pemerintah,sekolah negeri dan sekolah swasta. Sehingga tidak menimbulkan
keresahan dan persoalan yang hanya merugikan salah satu pihak.
Nofrizal, salah satu anggota forum
berharap DPRD dapat mendorong dilaksanakannya verifikasi daya tampung sekolah
negeri, baik SMA maupun SMK. Hal ini dinilai penting untuk dilakukan untuk
memastikan penerimaan siswa benar-benar sesuai dengan kapasitas yang
sebenarnya.
"Kami menilai lebih baik
proses PPDB tidak lagi dilakukan dalam banyak tahap, karena ini seringkali
menyebabkan kebingungan dan ketidakadilan bagi sekolah swasta," katanya.
Lalu, Nofrizal pun mempertanyakan
mengapa selama ini dana bantuan hibah pemerintah lebih banyak dinikmati
sekolah negeri. Padahal sekolah swasta juga turut berkontribusi dalam
meningkatkan kualitas pendidikan di Sumbar. "Banyak sekolah swasta yang
perlu bantuan untuk memenuhi kebutuhan operasional belajar mengajar dan sarana
prasarana," ujarnya.
Ia menekankan bahwa setiap tahunnya
pasti ada sekolah swasta yang tutup.
Kepala Bidang PSMK Dinas Pendidikan
Sumbar, Arisman yang turut hadir dalam pertemuan itu mengatakan, seluruh
persoalan yang disampaikan tersebut akan menjadi catatan dinas pendidikan dan
dicarikan solusinya. "Untuk PPDB akan segera kami sampaikan pada kepala
dinas. Terutama agar sekolah swasta dilibatkan dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan PPDB," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar,
Evi Yandri Budiman saat pertemuan tersebut menekankan pentingnya menjaga
keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta melalui komunikasi dua arah yang
konstruktif.
Menurutnya, komunikasi yang baik dapat
menjadi kunci untuk menemukan solusi bersama. Salah satunya terkait PPDB. Ia
menilai perlu kerja sama dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah,
sekolah swasta dan sekolah negeri agar tidak terjadi gesekan terkait
PPDB.
"Permasalahan ini akan kami
tindaklanjuti di DPRD. Apapun aspirasi, apalagi itu jika terkait pendidikan
mesti kita carikan solusi sesegera mungkin," ujarnya.
Sementara itu, untuk bantuan dana.hinah
bagi sekolah swasta, Evi Yandri mengatakan bisa dibiayai dari dana pokok
pikiran (pokir) pimpinan dan anggota dewan selama proses proses pengajuan
sesuai dengan regulasi
yang ada.
"Kepala daerah, melalui dinas-dinas
terkait seperti Bappeda, dapat mengakses program ini dengan menyampaikannya
kepada DPRD. Bantuan hibah ini dapat dimanfaatkan oleh sekolah swasta, bahkan
universitas, untuk mendukung sarana prasarana dan kegiatan lainnya," papar
Evi Yandri. (n-r-t)
