Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, bersama
Gubernur Mahyeldi, saat penyerahan LHP dengan Tujuan Tertentu dan Kinerja
Semester II Tahun 2024 Pemprov, Selasa (31/12/2024) di Kantor BPK Perwakilan
Sumbar.
PADANG, ANALISAKINI.ID— Hasil pemeriksaan
yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), harus menjadi catatan bagi
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena berkaitan juga untuk keselamatan
masyarakat luas. Untuk itu, kontan DPRD mendukung pemeriksaan yang dilakukan
BPK kepada unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Hal
itu dikatakan Ketua DPRD Sumbar, H. Muhidi, saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan Tertentu dan Kinerja Semester II Tahun 2024,
Selasa (31/12/2024) di Kantor BPK Perwakilan Sumbar.
Dengan
pemeriksaan, sebut Muhidi, nantinya akan diketahui apa sebenarnya yang menjadi
kelemahan dan harus dievaluasi.
“Ya hasil
pemeriksaan itu harus menjadi catatan untuk Pemprov Sumbar karena berkaitan
keselamatan masyarakat luas. Artinya, pemeriksaan tidak hanya untuk kepentingan
penyelenggara pemerintah belaka," ucapnya.
Terkait
hak itu, jelas dia, DPRD Sumbar akan menindaklanjuti sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi (tupoksi) yang diemban sebagai lembaga legislatif.
Untuk
itu, Muhidi berharap ke depan pengelolaan keuangan daerah dalam penanganan
bencana, misalnya, harus efisien dan transparan.
Ditegaskannya,
pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Sumbar dimaksudkan untuk mengetahui
kelemahan-kelemahan apa yang harus dievaluasi guna optimalisasi pembangunan
daerah ke depan.
“Kita sangat mendukung karena memang ini
dimaksudkan untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Muhidi.
Menurut
Muhidi, dengan begitu BPK Perwakilan Sumbar telah mendukung dan membina
penyelenggaraan pemerintahan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah,
sehingga penggunaan efektif untuk optimalisasi pembangunan yang bermuara pada
kesejahteraan masyarakat.
Penyerahan
LHP dengan Tujuan Tertentu dan Kinerja Semester II Tahun 2024 tersebut juga
dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, 10 kepada daerah (walikota/bupati-red) serta
beberapa ketua DPRD dari sejumlah kabupaten/kota. (r-n-t)
