Ketua DPRD Sumbar Muhidi
saat bersama pejabat Kanwil Kemenkum dan HAM Sumbar dan lainnya, ketika menghadiri
penandatanganan komitmen bersama untuk pembangunan Zona Integritas 2025, Senin
(20/1/2025). (humasdprdsb)
PADANG, ANALISAKINI.ID--Ketua DPRD Sumbar Muhidi menghadiri penandatanganan komitmen bersama untuk pembangunan Zona Integritas 2025, Senin (20/1/2025). Acara yang digelar di Hall Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat ini menegaskan langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Seperti diketahui, Zona Integritas
2025 merupakan salah satu program strategis pemerintah yang melibatkan
kolaborasi lintas sektor. Tidak hanya pemerintah, masyarakat pun turut serta
mendukung agenda besar ini. Hal ini bertujuan untuk memperkuat fondasi tata
kelola pemerintahan yang baik dan mendorong terciptanya perubahan yang
berkelanjutan.
“Ya, mari kita bersama-sama
menciptakan Sumatera Barat yang lebih maju, lebih jujur, dan lebih berpihak
pada rakyat. Implementasi Zona Integritas sebagai bagian dari visi pembangunan
daerah,” ujar Muhidi.
Komitmen Zona Integritas 2025 ini
dirancang untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. Pemerintah
daerah berupaya menciptakan budaya kerja profesional dengan menjunjung tinggi
prinsip kejujuran dan transparansi. Tidak hanya itu, program ini juga
berorientasi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Yang jelas, melalui langkah konkret
seperti penerapan standar operasional yang jelas, pengawasan ketat, dan
evaluasi rutin, Sumatera Barat berharap mampu menjadi percontohan nasional
dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik,” harap Muhidi.
Makanya, kegiatan ini tidak hanya menjadi simbol komitmen pemerintah daerah, tetapi juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam mewujudkan perubahan. Kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci penting keberhasilan.
Pemerintah daerah
Sumatera Barat menegaskan bahwa program ini bukan hanya slogan semata. Dengan
melibatkan seluruh elemen masyarakat, diharapkan tercipta keadilan sosial yang
merata dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Zona Integritas 2025 juga dirancang
untuk meningkatkan pengawasan internal guna meminimalkan potensi penyalahgunaan
wewenang. Program ini mencakup beberapa inisiatif, seperti pelatihan
antikorupsi, penerapan sistem pengaduan yang transparan, dan penguatan regulasi
yang mendukung pemerintahan bersih.
“Pemerintah daerah percaya, jika
program ini diimplementasikan dengan konsisten, Sumatera Barat memiliki peluang
besar untuk menjadi teladan tata kelola yang bersih dan profesional di tingkat
nasional,” katanya.
