Padang, Analisakini.id-
Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI gelar silaturrahmi dengan media, Civil Society Organization (CSO), dan anggota perkumpulan, Jumat (21/3) untuk
meningkatkan pemahaman dan menyebarluaskan informasi terkait pengelolaan hutan
berkelanjutan serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat di Sumatera Barat.
Lebih dari 30 tahun, KKI WARSI berkomitmen menjaga lingkungan dengan menyelamatkan hutan tersisa dan melakukan pendampingan masyarakat di sekitar hutan. Upaya ini dilakukan KKI WARSI di empat provinsi di Indonesia, diantaranya Jambi, Bengkulu, Sumatra Barat, dan Kalimantan Utara.
"Di Sumbar, KKI WARSI telah mendampingi 47 izin kelola Perhutanan Sosial (PS) yang tersebar di 8 kabupaten dengan total luasan 96.482 ha. Di samping itu, KKI WARSI juga melakukan upaya tutupan hutan di areal PS yang didampingi seluas 67.818 ha," kata Manajer Program Pengelolaan Pengetahuan, Evaluasi dan
Pengembangan Sumberdaya KKI WARSI, Riche Rahma Dewita.
Di Sumbar, sambungnya, KKI WARSI telah melakukan penyaluran dana hibah untuk pengelolaan hutan dan
pengembangan usaha berbasis masyarakat kepada 13 Community Based Organization (CBO) dan 2 CSO dengan total dana yang diberikan Rp2,3
miliar. Dengan penguatan kapasitas, penerima dana hibah ini berhasil pula mendapatkan dana dari pihak ketiga Rp159 Juta, sehingga total dukungan dana untuk program ini Rp 2,4 miliar.
Kegiatan pendampingan yang dilakukan diantaranya peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan, pengamanan dan perlindungan hutan, pengembangan usaha berbasis masyarakat, pembangunan jaringan antar komunitas dan pasar lokal untuk penjualan produk, pembangunan infrastruktur pengembangan usaha dan pengamanan hutan, serta mobilisasi dukungan untuk kebijakan dan pendanaan lain.
"Peningkatan kapasitas masyarakat lokal di sekitar hutan yang dilakukan KKI WARSI di Sumbar berhasil memanfaatkan imbal jasa lingkungan dengan program Pohon Asuh (pohonasuh.org) dengan total pohon yang telah diasuh 1.593 pohon dan dana imbal jasa lingkungan yang didapat Rp570 Juta.
Selain itu, KKI WARSI juga
mendampingi 23 kelompok usaha yang mengelola Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Sumbar seperti Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS),
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan KP (Kelompok Perempuan). Terdapat 5 kelompok usaha berkelanjutan dan telah memasuki pasar lokal, yaitu KUPS Kopi Payung Sirukam
(Kopi), KUPS Kompos Kayu Balang Sirukam (Kompos), KUPS Kompos Pakan Rabaa
(Kompos), KUPS Beras Organik Simancuang (Beras), dan KP Ruhama (Minuman Serbuk
Daun Gambir).
Kemudian berkolaborasi dengan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar,
pertanian organik dikembangkan di beberapa nagari di Kabupaten Sijunjung, Solok Selatan,
Solok dan Limapuluh Kota dengan total luasan 6,2 ha.
Dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat lokal ini, KKI Warsi berkomitmen untuk
memastikan seluruh elemen masyarakat dari berbagai kelompok umur, jenis kelamin, hingga latar belakang sosial terlibat secara aktif dalam pengelolaan dan penjagaan hutan. Terdapat 26 perempuan di 12 nagari yang telah berperan sebagai motor penggerak dalam mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat nagari dan mendapat akses untuk pengelolaan dan perlindungan hutan. Terdapat 31 pemuda yang telah dilatih terkait jurnalisme warga dan telah melakukan publikasi terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan di nagarinya. Untuk meningkatkan pengelolaan data potensi nagari dan meningkatkan partisipasi masyarakat, KKI WARSI berhasil melakukan
pendampingan digitalisasi data ruang mikro menggunakan PRM-AID di Nagari Aia
Batumbuk, Sirukam, Kumanis, Tanjung Bonai Aur, Silantai dan Alam Pauh Duo.
Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh KKI WARSI diharapkan mampu berkontribusi
untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi di Sumbar. Hal ini selaras dengan sambutan yang disampaikan Rahmat Hidayat, Dewan
Anggota KKI WARSI.
"Kabupaten Solok Selatan saat ini sudah berubah menjadi tambang.
Kalau dulu banjir galodo bisa terjadi sekali dalam setahun, saat ini bisa terjadi tiga kali dalam
setahun. Kita butuh khalifah yang mampu menjalankan amanah untuk menyelaraskan
kepentingan ekonomi dan ekologi. Komitmen kami kedepannya, kami memilih jalan tengah, di mana jalan tengah ini mampu melibatkan semua pihak dari pemerintah, akademisi,
jurnalis, tokoh agama, sektor privat, dan lain-lain,” terang Rahmat.
Dalam memperkuat pengelolaan hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat di areal
Perhutanan Sosial, KKI WARSI telah menyusun kerangka penggunaan dana lingkungan
hidup bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar (RBP-GCF) serta telah melakukan penandatanganan MoU dengan Pemkab Limapuluh Kota dan Sijunjung terkait pemberdayaan masyarakat nagari dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. (ef)
Bagikan
