arrow_upward
Selasa, 18 Maret 2025

Sharing Soal Alokasi BTT Hadapi Bencana, Komisi IV DPRD Bengkulu Kunjungi DPRD Sumbar

Jumat, 14 Maret 2025 : 17.57

 

Plt Sekretaris DPRD Provinsi Sumbar Maifrizon saat menerima kunjungan Komisi IV DPRD Bengkulu, Jumat (14/03/2025). (humasdprdsb)

PADANG, ANALISAKINI.ID--Plt Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Maifrizon menerima kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Jumat (14/03/2025). Salah satu aspek utama yang dipelajari adalah alokasi Biaya Tidak Terduga (BTT) yang di anggarkan Pemprov dan DPRD Sumbar dalam kesiapsiagaan bencana.


“Ya, terima kasih sudah memilih DPRD Sumbar sebagai lokasi kunjungan. Kami harap, kita dapat sharing informasi,” kata Plt Sekwan Maifrizon.


Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Bengkulu Usin Abdisyah Putra Sembiring menjelaskan, salah satu aspek utama yang dipelajari adalah alokasi Biaya Tidak Terduga (BTT) yang di anggarkan Pemprov dan DPRD Sumbar dalam kesiapsiagaan bencana.


Di Sumbar, BPBD menganggarkan dana khusus untuk kesiapsiagaan bencana. Ini mencakup fasilitas tanggap darurat saat curah hujan tinggi serta program penanggulangan banjir.

Mereka juga menyiapkan alokasi dana pasca-bencana yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur darurat, termasuk pembangunan jembatan sementara bekerja sama dengan Dinas PUPR.


Usin menegaskan bahwa alokasi dana untuk mitigasi bencana tidak boleh mengalami efisiensi berlebihan, sebab bencana dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa bisa diprediksi. Terutama gempa bumi yang merupakan ancaman utama di Bengkulu.


“Untuk itu, kesiapsiagaan terhadap bencana alam harus menjadi prioritas, baik dalam bentuk pencegahan maupun penanggulangan. Untuk banjir, mitigasi harus diperkuat agar dampaknya dapat diminimalisir,” tambahnya.


DPRD Bengkulu juga menyoroti program hibah dari BPBD yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur di beberapa daerah di Bengkulu.


Beberapa proyek yang masuk dalam perhatian, antara lain rekonstruksi jalan di Kabupaten Lebong serta pembangunan satu unit jembatan di Kabupaten Seluma.


Komisi IV DPRD Bengkulu akan terus berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas PUPR untuk memastikan program hibah ini berjalan sesuai rencana pada tahun anggaran 2025.


Salah satu poin yang masih dikaji adalah apakah program hibah tersebut memerlukan dana pendamping dari BPBD Provinsi Bengkulu.


“Ya, kami akan mengonfirmasi lebih lanjut apakah pendanaan proyek infrastruktur ini membutuhkan dana pendamping dari BPBD provinsi,” kata Usin.


DPRD Bengkulu berharap dapat mengadopsi strategi yang diterapkan di Sumatera Barat guna memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana di Bengkulu. (n-r)

Bagikan

Terbaru

Copyright © 2025 Analisakini.id | Jernih Melihat - All Rights Reserved