Plt Sekretaris
DPRD Provinsi Sumbar Maifrizon saat menerima kunjungan Komisi IV DPRD Bengkulu,
Jumat (14/03/2025). (humasdprdsb)
PADANG, ANALISAKINI.ID--Plt Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat
Maifrizon menerima kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Jumat
(14/03/2025). Salah satu aspek utama yang dipelajari adalah alokasi Biaya Tidak
Terduga (BTT) yang di anggarkan Pemprov dan DPRD Sumbar dalam kesiapsiagaan
bencana.
“Ya,
terima kasih sudah memilih DPRD Sumbar sebagai lokasi kunjungan. Kami harap,
kita dapat sharing informasi,” kata Plt Sekwan
Maifrizon.
Sementara,
Ketua Komisi IV DPRD Bengkulu Usin Abdisyah Putra Sembiring menjelaskan, salah
satu aspek utama yang dipelajari adalah alokasi Biaya Tidak Terduga (BTT) yang
di anggarkan Pemprov dan DPRD Sumbar dalam kesiapsiagaan bencana.
Di Sumbar, BPBD menganggarkan dana khusus untuk kesiapsiagaan bencana. Ini mencakup fasilitas tanggap darurat saat curah hujan tinggi serta program penanggulangan banjir.
Mereka juga menyiapkan alokasi dana pasca-bencana yang
digunakan untuk perbaikan infrastruktur darurat, termasuk pembangunan jembatan
sementara bekerja sama dengan Dinas PUPR.
Usin
menegaskan bahwa alokasi dana untuk mitigasi bencana tidak boleh mengalami
efisiensi berlebihan, sebab bencana dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa bisa
diprediksi. Terutama gempa bumi yang merupakan ancaman utama di Bengkulu.
“Untuk
itu, kesiapsiagaan terhadap bencana alam harus menjadi prioritas, baik dalam
bentuk pencegahan maupun penanggulangan. Untuk banjir, mitigasi harus diperkuat
agar dampaknya dapat diminimalisir,” tambahnya.
DPRD
Bengkulu juga menyoroti program hibah dari BPBD yang dialokasikan untuk proyek
infrastruktur di beberapa daerah di Bengkulu.
Beberapa
proyek yang masuk dalam perhatian, antara lain rekonstruksi jalan di Kabupaten
Lebong serta pembangunan satu unit jembatan di Kabupaten Seluma.
Komisi IV DPRD Bengkulu
akan terus berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas PUPR untuk memastikan program
hibah ini berjalan sesuai rencana pada tahun anggaran 2025.
Salah satu poin yang
masih dikaji adalah apakah program hibah tersebut memerlukan dana pendamping
dari BPBD Provinsi Bengkulu.
“Ya, kami akan
mengonfirmasi lebih lanjut apakah pendanaan proyek infrastruktur ini
membutuhkan dana pendamping dari BPBD provinsi,” kata Usin.
DPRD
Bengkulu berharap dapat mengadopsi strategi yang diterapkan di Sumatera Barat
guna memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana di Bengkulu. (n-r)
