PADANG, ANALISAKINI.ID--Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi, menegaskan
pentingnya optimalisasi pelayanan publik setelah libur Hari Raya Idul Fitri
1446 Hijriah. Untuk itu, dia berharap seluruh instansi pemerintahan, khususnya
yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, untuk kembali bekerja secara
maksimal dan profesional.
“Ya,
seyogyanya libur lebaran yang telah dilalui semestinya menjadi momen untuk
menyegarkan semangat pengabdian, bukan justru menurunkan produktivitas,” ucap
Muhidi kepada media, Senin (7/4/2025).
Artinya,
semangat pelayanan publik justru semakin meningkat setelah masa liburan
panjang.
“Setelah
merayakan Idul Fitri bersama keluarga, sanak famili, handai taulan, kini saatnya kita kembali menjalankan amanah
dengan penuh tanggung jawab. Saya berharap semua lini pelayanan publik, baik di
tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat langsung bekerja dengan maksimal
dan tidak ada penurunan kualitas layanan,” ujar Muhidi di Padang.
Betapa
tidak, lanjut politisi PKS ini, pelayanan publik merupakan wajah dari kehadiran
negara di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keterlambatan, kelalaian, maupun
sikap tidak profesional dalam melayani masyarakat harus dihindari.
“Jangan
sampai masyarakat yang datang dengan harapan tinggi justru kecewa karena
lambannya pelayanan. Apalagi, banyak urusan administrasi yang menumpuk usai
libur panjang. Ini harus diantisipasi dengan kesiapan dan kedisiplinan
aparatur,” tegasnya.
Dia
juga mengapresiasi sejumlah instansi yang telah bersiap lebih awal untuk
memastikan pelayanan tetap berjalan normal di hari pertama kerja. Ia berharap
komitmen tersebut dapat menjadi contoh bagi instansi lainnya.
“Sekali lagi, momentum
Idul Fitri ini juga seharusnya memperkuat integritas dan etos kerja aparatur
sipil negara. Mari kita layani masyarakat dengan hati, karena pelayanan yang
baik adalah bentuk nyata pengabdian kepada bangsa dan daerah,” sebutnya.
Yang
tak kalah penting, lebih lanjut, Ketua DPRD Sumbar itu juga mengingatkan agar
seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi terhadap pelayanan
yang diberikan sebelum dan sesudah libur panjang. Evaluasi ini, menurutnya,
penting untuk mengidentifikasi kekurangan serta menyusun langkah-langkah
perbaikan ke depan.
Yang jelas, Muhidi
menegaskan bahwa DPRD siap mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik
melalui fungsi pengawasan dan anggaran. Ia menyatakan, pelayanan yang cepat,
tepat, dan responsif merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang menjadi
prioritas pembangunan daerah.
“Artinya
kita tidak boleh lengah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
DPRD akan terus mendorong terciptanya sistem pelayanan yang efisien,
transparan, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat,” sambungnya.
Ia
juga mengajak masyarakat untuk turut aktif memberikan masukan dan kritik
konstruktif terhadap pelayanan publik. Dengan demikian, tercipta partisipasi
yang sehat antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong perubahan ke arah
yang lebih baik. (n-r)